bakabar.com, BANJARMASIN – Diatensi DPRD Kalsel lantaran jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perkara sederet aset Pemprov yang bermasalah masuk ke babak baru.
Terbaru, Komisi II DPRD Kalsel telah memanggil pihak Inspektorat dan Bidang Aset Badan Keuangan (Bakeuda) Pemprov Kalsel untuk rapat.
“Permasalahannya, kadang-kadang ada penyerahan aset yang tidak dilengkapi dengan data,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo, Jumat (24/7) kepada bakabar.com.
Selain tak dilengkapi data, kata dia, kedua instansi tadi kerap salah kaprah soal pengajuan sertifikasi aset-asetnya.
Untuk pengajuan sertifikasi mestinya dilakukan sendiri oleh dinas yang bersangkutan dan nanti diarsipkan oleh bidang aset di Bakeuda Kalsel.
Dari hasil rapat itu, politikus PDI Perjuangan ini membeberkan puluhan aset berjalan dan diam yang kini masih dipinjampakaikan ke pihak ketiga atau pensiunan PNS.
“Kendaraan dinas yang ada di pihak ketiga, yang masih layak pakai untuk segera dikembalikan,” jelas dia.
Dia juga menyarankan jika ada kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai untuk dihapus dari daftar aset.
Setidaknya, ada puluhan mobil dan rumah dinas yang disebut hingga kini masih dipakai oleh pensiunan PNS atau pihak ketiga. Selain itu ada juga aset pelabuhan di Kotabaru yang masih belum mau diserahkan oleh pemerintah kabupaten setempat. Termasuk sejumlah bidang tanah di kawasan industri di Batulicin.
Karenanya, ia mendesak supaya pelaksanaan sertifikasi aset itu bisa dilakukan tahun ini. Sebab jika terlambat bisa saja aset itu akan menjadi milik pihak ketiga.
Editor: Fariz Fadhillah
