bakabar.com, BANJARMASIN – Sederet persoalan mengadang mimpi masyarakat Kalimantan Selatan memiliki kereta api
Megaproyek kereta api yang ikut digaungkan oleh pemerintah pusat kemungkinan besar batal dimulai tahun ini.
Sudah menjajaki investor hingga ke Jepang, Pemprov Kalsel hingga kini masih memutar otak mencari sumber pendanaan alternatif.
Maklum, proyek kereta dari Tabalong-Banjarmasin ini memerlukan investasi dana yang sangat besar.
Bahkan jumlahnya mencapai hampir lima kali lipat APBD Kalsel, yakni Rp24 triliun. APBD Kalsel 2020 senilai Rp6,9 triliun.
“[Pemerintah] daerah untuk investasi tinggi pasti berpikir juga. Kalau pelaksanaanya kan bukan hitungan miliar, tapi hitungan triliunan,” kata Tim Teknis Angkutan Multi Moda, Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Wahyudi kepada bakabar.com, Selasa (7/7).
Bahkan, terangnya, proyek dengan anggaran Rp24 triliun itu belum termasuk lokomotif dan sarana lain seperti stasiun kereta.
Dari hitungannya, jika investor mau menanamkan modal kemungkinan besar baru akan break event point (BEP) 50 tahun lagi.
BEP itu berdasarkan nilai kelayakan atau feasibility study yang dilakukan Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian.
Wahyudi mafhum takkan akan balik modal jika hanya mengangkut orang. Berbeda ketika kereta api nanti juga mengangkut hasil bumi.
Pemprov, ujar Wahyudi, sempat menggandeng beberapa perusahaan besar di Banua, sebutan Kalimantan Selatan. Namun mereka tentu akan berhitung lagi setelah tahu BEP-nya 50 tahun.
“Perusahaan kan berpikirnya keuntungan,” sambungnya.
Presiden Jokowi telah berjanji akan merealisasikan mimpi masyarakat Kalimantan Selatan memiliki kereta api.
Janji itu disampaikan Jokowi langsung saat menggelar kampanye terbuka di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Rabu 27 Maret 2019.
Mulanya, rel kereta api khusus penumpang itu akan dibangun untuk menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan. Di Kalsel, titik awalnya direncanakan di Tanjung, Kabupaten Tabalong.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, Khairil Anwar, saat dikonfirmasi, terkait pembangunan stasiun kereta api di Tanjung mengaku belum mendapatkan kabar terbaru.
Begitupula ditanya soal pembebasan lahan untuk pembangunan stasiun perdana itu.
“Belum ada kabar,” ujar Khairil singkat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (6/7) siang.
Sementara, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, Adi Fajar, mengatakan hingga kini belum ada progres terkait pembangunan rel kereta api ataupun stasiun.
Rapat terakhir dilakukan pada November 2019 lalu di Banjarmasin. Dalam rapat itu dibahas rencana pembangunan kereta api, salah satunya mengalihkan pekerjaan pada perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Sampai saat ini belum ada progres pekerjaan termasuk pembebasan lahan, karena dua hal.
Pertama, adanya surat gubernur Kalsel yang menyerahkan kepada Menteri Perhubungan, meski sesuai regulasi pejabat penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dalam provinsi adalah gubernur.
Kedua, hasil kajian konsultan yang tidak bersesuaian dengan kondisi real. Yaitu kereta angkutan barang harusnya dapat menggunakan skema user charge
Dalam rapat itu, masih kata dia, juga disarankan pihak Kemenhub untuk membentuk Tim KPBU yang melibatkan kabupaten/kota untuk percepatan pembangunan KA Kalsel,” jelasnya.
“Jadi setelah rapat tersebut belum ada kelanjutannya, ataupun progres yang dicapai, termasuk soal pembebasan lahan pembangunan stasiun di Tanjung,” imbuhnya.
Presiden Jokowi telah berjanji akan merealisasikan mimpi masyarakat Kalimantan Selatan memiliki kereta api. Janji itu disampaikan Jokowi langsung saat menggelar kampanye terbuka di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Rabu 27 Maret 2019. Foto- Dok.bakabar.com
Editor: Fariz Fadhillah
