bakabar.com, JAKARTA - Kebutuhan anggaran Pemilu Serentak 2024 sebesar Rp76 triliun dicairkan pada 3 tahun. Tahun pertama pada 2022 anggaran pemilu serentak dari APBN sebesar Rp8,06 triliun, sebagaimana dilansir dari laman kpu.go.id.
Di tahun kedua, pada 2023 anggaran yang dialokasikan APBN sebesar Rp23,85 triliun. Sedangkan di tahun 2024, APBN bakal menganggarkan Rp44,73 triliun. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan oleh KPU di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Kenaikan anggara pemilu tak terelakkan meskipun pemerintah dan DPR memutuskan penyelengaraan pemilu secara serentak agar bisa menghemat anggaran. Tercatat, Anggaran Pemilu 2024 terus naik jika dibandingkan saat penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2014. Anggaran Pemilu 2019 mencapai Rp25,59 triliun, sementara Pemilu 2014 anggarannya Rp15,62 triliun.
"Ini sangat Ironis, konsep penyatuan pemilu menjadi pemilu serentak yang tujuannya menghemat anggaran, malah membuat pemilu semakin mahal, anggaran untuk pemilu 2024 ini jauh naiknya dari pemilu 2019" ujar Lucius Karus, Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) saat dihubungi bakabar.com, Jumat (2/6).
Baca Juga: Singgung Pihak yang Sebut Pemilu Bakal Chaos, Megawati: Maunya apa?
Kenaikan anggaran pemilu yang signifikan tersebut patut dipertanyakan, lantaran konsep penyelengaraannya dengan pemilu serentak dan masa kampanye lebih singkat menjadi 75 hari. Menurut Lucius, seharusnya anggaran pemilu bisa lebih kecil.
"Saya kira perlu dipertanyakan, seharusnya anggaran itu menjadi semakin berkurang semakin rendah dari pemilu sebelumnya. Saya heran kemudian masa kampanye sudah dikurangi secara signifikan waktunya, tapi saat yang sama anggaran justru bertambah. Kontradiksi sekali itu," ujarnya.
Lucius menduga, anggaran besar tersebut terjadi lantaran KPU mendesain penyelenggaraan pemilu dengan program-program yang membutuhkan anggaran besar.
"Bisa jadi juga ini cara politisi di parlemen menyenangkan hati penyelenggara pemilu, mungkin untuk kepentingan pemilu, yang kita tahu sangat mungkin terjadi partai politik memanfaatkan peluang kedekatan mereka dengan kedekatan penyelenggarakan kemudian mengambil untung dari sana," terangnya.
Baca Juga: MK Bakal Gelar Rapat Hakim Putuskan Sistem Pemilu 2024!
Lucius menyimpulkan anggaran pemilu tahun 2024 terlalu besar dan tidak efisien. Ia menilai, terlalu banyak program KPU yang tidak penting, salah satunya sosialisasi pemilu. Sosialiasi yang dilakukan KPU tersebut dinilai belum menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.
"Anggaran sebesar itu jelas tidak efektif, KPU dimanjain betul dengan anggarannya sebesar itu," ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI di Jakarta, Selasa (30/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belanja pemerintah pusat tahun depan naik menjadi Rp2.400 triliun sampai Rp2.631 triliun. Dana itu termasuk alokasi anggaran untuk pemilihan umum (pemilu) di 2024.
"Untuk belanja pemerintah pusat akan mencapai Rp2.400 sampai Rp2.631 triliun termasuk di dalamnya untuk pemilu, memang tahun depan cukup dominan baik untuk pemilu, pilkada, dan pemilihan legislasi," kata Sri Mulyani.
