bakabar.com, BANJARMASIN – Anggaran 'super jumbo' Pilkada Banjarmasin 2024 sedang jadi sorotan.
Dengan alasan pandemi, kenaikan anggaran yang lebih dua kali lipat dibanding Pilkada 2020 lalu dinilai tidak relevan.
Pakar Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muzdalifah menyebut rancangan anggaran Pilkada 2024 perlu dilihat lebih rinci.
"Seperti menyangkut alokasi belanja, apa saja yang menjadi penyebab kenaikan ini," tuturnya kepadabakabar.com, Minggu (6/3).
Rancangan anggaran untuk ajang demokrasi 4 tahunan itu, lanjut dia, mesti berkaca dari pengalaman.
Sebab saat 2020 lalu pun, Pilkada sudah digelar pada masa pandemi Covid-19.
"Seharusnya bisa menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan kali ini, sehingga alasan pandemi rasanya kurang relevan," ujar Muzdalifah.
Terlebih, jika masalah penyediaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 yang menjadi salah satu penyebab tingginya biaya.
Menurut Ketua Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah ini, mestinya anggaransudah bisa dikoordinasikan antara daerah dengan pusat.
"Siapa yang akan menyediakannya, mengingat jika ada pengalokasian yang double tentunya berdampak pada inefisiensi, begitu pula hal lainnya," paparnya.
Mematok alokasi anggaran yang tepat sangat penting. Sebab, Muzdalifah menilai saat ini ketersediaan dana pemerintah untuk berbagai hal dalam rangka pemulihan ekonomi cukup minim.
"Jangan sampai pesta demokrasi justru menyebabkan anggaran belanja daerah yang ditanggung daerah makin berat dan pemulihan ekonomi menjadi semakin lambat," tutupnya, mewanti-wanti.
