bakabar.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melayangkan kritik keras karena pemerintahan Jokowi telah menumpuk utang tiga kali lipat selama 8 tahun terakhir.
Ia menyangsikan utang digunakan pemerintah membiayai infrastruktur yang tak berdampak pada masyarakat.
"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik (orang kecil)," kata AHY, di Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).
Baca Juga: AHY Singgung Kegagalan Proyek Food Estate Era Jokowi
AHY juga menilai pengelolaan keuangan negara tidak berjalan baik sebab solusi yang dihadirkan menutupi defisit anggaran dengan berutang.
"Faktanya pula, rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi. Lagi-lagi, ada pihak yang berdalih, rasio utang masih aman," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa utang yang diajukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setiap tahun trennya selalu meningkat.
"Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023, angkanya mencapai 7.733 Triliun rupiah. Belum lagi, utang BUMN yang semakin menggunung sebesar 1.640 Triliun rupiah," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi Mau Datang, Tabalong Terendam
Untuk itu ia keberatan dengan utang negara yang semakin menumpuk karena berdampak pada beban rakyat yang wajib membayar pajak.
"Kini, kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya, rakyat juga yang akan menanggung utang, lewat pajak yang mereka bayar," sambungnya.
Adapun pendapatan negara sebesar 80 persen bersumber dari pajak yang dikumpulkan rakyat, namun kini kepercayaan rakyat kepada pemerintah menurun.
Maka AHY meminta pemerintah untuk mengembalikan kredibilitas pengelolaan pajak.
"Perbaiki sistem pengawasan. Rakyat harus diyakinkan, uang yang disetor, benar-benar masuk kas negara, dan digunakan tepat sasaran," pungkasnya.
