Pemilu 2024

AHY Cecar Jokowi soal Moeldoko Kudeta Demokrat: Minim Tindakan!

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku pernah mencecar Presiden Jokowi soal manuver kudeta yang digencarkan Moeldoko.

Featured-Image
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di halaman gedung KPU, Jakarta Pusat. (Foto: apahabar.com/Leni)

bakabar.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku pernah mencecar Presiden Jokowi soal manuver kudeta yang digencarkan Moeldoko.

"Saya menjelaskan kepada beliau (kudeta Moeldoko) dan beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak tahu apa-apa ketika itu," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (11/8).

Baca Juga: AHY Nilai Kudeta Moeldoko Demi Degradasi Partai Demokrat

Namun jawaban Jokowi disinyalir tak memuaskan AHY. Maka ia mengejar bahwa Moeldoko merupakan anak buah Jokowi.

Tapi saya menyampaikan bahwa ini telah terjadi dan KSP Moeldoko adalah bawahan Presiden Jokowi langsung," ujarnya.

AHY menambahkan bahwa pertemuan dirinya dengan Jokowi di Istana Bogor dilakukan, meski tak disorot oleh media.

Meskipun ia berharap Jokowi menjawab lantang dan bersikap terhadap manuver politik Moeldoko.

Baca Juga: Singgung Manuver Moeldoko, AHY: SBY Pendiri Partai Demokrat!

"Ketika itu, masyarakat berharap 'wah kalau begini sudah keterlaluan sekali', harusnya ya ada langkah-langkah yang lebih menentukan," jelasnya.

"Misalnya kalau terbukti KSP Moledoko melakukan perbuatan yang tidak etis dengan merampas partai yang berdaulat, harusnya ada hal-hal lain selain hanya ditanya begitu. Tapi kita (Demokrat) tidak masuk ke sana," sambung dia.

Kendati demikian ia mengaku masih menghormati dan tak ingin mengutak-atik hak prerogatif presiden, meski mayoritas rakyat mengungkit perlunya tindakan lebih lanjut terhadap Moeldoko.

"Kami tidak ingin terganggu dengan apapun itu, kami ingin fokus bahwa ini masalahnya ada kedaulatan partai yang ingin dirampas begitu saja dan kalau ini terjadi dan itu berhasil mereka lakukan, sama saja demokrasi telah mati," pungkasnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner