bakabar.com, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengambil peran di Pemilihan Wali (Pilwali) Banjarmasin tahun 2024.
Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel, Ibnu melabuhkan dukungan ke Arifin Noor dan Akbari, pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin nomor urut 1.
Bagi Ibnu, cuma Arifin-Akbari yang mempunyai slogan dan visi misi berkelanjutan pembangunan Banjarmasin.
Dari ketiga paslon, Arifin-Akbari punya slogan "Banjarmasin Baiman dan Berkelanjutan".
"Rasa rasanya dari sekian banyak slogan, visi misi sekilas dari calon calon. Yang berniat melanjutkan itu sepertinya Arifin-Akbari," ujarnya.
Menurut Ibnu, visi dan misi yang ditawarkan Arifin-Akbari selaras dengan program kerja pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Terutama rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kalsel, sebagai gerbang logistik Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
"Jangan sampai kita tiba-tiba membangun suatu yang sepertinya tidak dibutuhkan oleh sebuah kota untuk mendukung visi misi besar Pulau Kalimantan," tekan Ibnu.
Ibnu menjelaskan kemasan visi misi Paslon Arifin-Akbari (AA Baik) ini sewajibnya disampaikan ke masyarakat dan pemilih Kota Banjarmasin.
Sosialisasi dan narasi program AA Baik ini dapat dicerna oleh pemilih Pilkada Banjarmasin.
"Slogan AA Baik itu harus melekat dengan baik, dan kita diuntungkan dengan nomor 1," ucapnya.
Pakar komunikasi politik, Suriani Shiddiq menekankan pentingnya pemisahan antara peran Ibnu sebagai ketua partai politik dan tugasnya sebagai pemimpin Kota Banjarmasin.
“Posisi ganda ini menempatkan Ibnu pada titik sensitif, dimana dukungannya dapat dipandang sebagai sikap politik yang membayangi perannya sebagai wali kota. Meskipun ia memiliki hak untuk mendukung siapa pun sebagai Ketua DPD Demokrat, ia harus berhati-hati agar tindakannya tidak terkesan menggunakan jabatan publik untuk memengaruhi pemilih,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa masyarakat akan lebih percaya pada proses demokrasi jika para pemimpin yang masih menjabat dapat menjaga jarak dari dukungan politik yang terang-terangan.
“Dalam konteks ini, Ibnu Sina perlu menunjukkan bahwa dukungannya tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan di Banjarmasin. Transparansi dan komitmen untuk tidak memanfaatkan posisi wali kota untuk kepentingan politik tertentu sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik,” jelas Shiddiq.
Diakhir pandangannya, Shiddiq menyarankan agar Ibnu dan timnya mengomunikasikan pernyataan-pernyataan dukungan ini dengan hati-hati.
Itu sehingga masyarakat memahami bahwa keterlibatan Ibnu dalam dukungan terhadap Arifin-Akbari adalah bagian dari peran politiknya di Partai Demokrat, bukan dari kapasitasnya sebagai wali kota.
“Pemimpin yang menjaga prinsip netralitas secara konsisten, meski memiliki preferensi politik, akan lebih dihargai oleh masyarakat dan mendukung jalannya demokrasi lokal yang sehat dan adil,” pungkasnya.
