bakabar.com, BANJARMASIN - Komisi V DPR-RI meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono turun tangan mengatasi banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Bencana ini membuat Kalimantan Selatan seakan lumpuh total karena terjadi hampir di seluruh kabupaten atau kota se Kalsel. Oleh sebab itu, saya telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk segera melakukan penanganan cepat," ucap Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalslel I, Rifqinizamy Karsayuda melalui siaran pers yang diterima bakabar.com, Kamis (14/1) siang.
Walhasil Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XI bersama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II turun menangani beberapa persoalan. Termasuk mengatasi putusnya akses jalan nasional rute Banjarmasin - Hulu Sungai, tadi pagi.
"Saya meminta kepada Menteri PUPR dan rekan-rekan Komisi V DPR-RI untuk memberikan dukungan terhadap penanganan bencana ini," kata Politisi Muda PDI Perjuangan tersebut.
Politisi Muda PDI Perjuangan Rifqinizamy Karsayuda memantau jalan putus akibat diterjang banjir. Foto-Istimewa
Bantuan tersebut, menurutnya bukan tanpa alasan karena penanganan bencana ini tak bisa hanya mengandalkan APBN Reguler semata yang telah dibahas dan diputuskan bersama pada tahun 2021.
"Kita sedang bekerja keras untuk menangani perbaikan infrastruktur yang sekarang sedang bermasalah. Tentu hal ini juga perlu bantuan pemerintah pusat. Tak terkecuali dari aspek sosial, karena banyak masyarakat yang tak bisa menempati rumah masing-masing sehingga memerlukan bantuan logistik dan sebagainya," pungkasnya.
Meminjam data Dinas Sosial Provinsi Kalsel per 14 Januari 2020, jumlah masyarakat terdampak banjir mencapai 17.865 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 65.002 jiwa.
Angka tersebut terbagi di beberapa kabupaten atau kota se Kalsel, di antaranya Kabupaten Tapin, Banjarbaru, Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Hulu Sungai Tengah.
