bakabar.com, TANJUNG – Majelis Daerah Korp Alumni Mahasiswa Islam (MD-KAHMI) buka suara terkait terbitnya perpanjangan izin pertambangan PT Adaro Indonesia di Tabalong dan Balangan.
Koordinator Presidium MD KAHMI Kabupaten Tabalong, Muryadie, mengatakan sejak awal dirinya menyakini izin tersebut bakal didapat Adaro.
“Kita tahu siapa pemilik Adaro itu, meski di tengah gonjang-ganjing soal reklamasi mereka tetap dapat izin,” ujarnya kepada bakabar.com, Senin (19/9) malam.
Sekarang, Kata Muryadie, tinggal bagaimana pemerintah daerah dan DPRD Tabalong menyikapinya. Pemerintah dan dewan Tabalong, lanjut dia, hendaknya membuka mata dan telinga terkait masalah ini.
“Hal yang bisa di nego kembali ke Adaro adalah dana Corporate Social Responsibility (CSR) nya. Jika dibandingkan dengan Berau Coal di Kalimantan Timur, CSR Adaro jauh di bawahnya padahal produksinya Adaro jauh di atas Berau Coal,” kata Muryadie.
Pada 2019, produksi Berau Coal 24 juta metrik ton, sedangkan Adaro 58,03 juta metrik ton.
“Dengan 24 juta metrik ton, CSR Berau Coal sekitar 16 juta dollar atau Rp 240 miliar. Sedangkan Adaro hanya sekitar Rp 45 miliar,” jelasnya.
Muryadie mendesak Pemkab Tabalong bersama DPRD membicarakan kembali soal besaran dana CSR Adaro.
“Bicarakan dengan Adaro tambahan CSR seperti Berau Coal dan gunakan untuk kemakmuran masyarakat Tabalong,” desaknya.
Muryadi juga berharap dalam pembahasan CSR, Adaro dan perusahaan lainnya agar terbuka, sehingga masyarakat tidak curiga.
“Saya baca di media, Rapat Dengar Pendapat (RDP) di dewan membahas program CSR malah tertutup. CSR ini untuk kepentingan publik, kenapa tertutup RDP-nya,” sesalnya.
