bakabar.com, BANJARMASIN – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level IV di Banjarmasin baru saja berlalu. Wali Kota Ibnu Sina langsung tancap gas ke luar daerah.
Bersama sejumlah kepala dinasnya, Ibnu dikabarkan mengikut rapat kerja teknis dari Apeksi Pusat. Pelaksanaannya digelar di DIY Yogyakarta dari 12-15 Oktober 2021.
"Diikuti Pemkot seluruh Indonesia, kebetulan pak wali sebagai wakil ketua umum Apeksi [Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia] pusat," ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Banjarmasin, Dolly Syahban diwawancarai media ini, Rabu (13/10).
Kabarnya, raker ini membahas penanggulangan bencana pandemi Covid-19. Dibuka langsung oleh Menko Kemaritiman, dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi beserta jajaran turut hadir. Termasuk Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Windiasti Kartika guna yang kabarnya membicarakan pembangunan ekosistem smart city di Indonesia.
Tak hanya itu, Plh Sekdakot Banjarmasin, Sugito, Dinas Perhubungan (Dishub) Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), dan jajaran juga ikut serta.
"Hari Jumat pulang ke Banjarmasin," pungkasnya.
Lantas dari mana anggaran berangkat tersebut? Dolly bilang ditanggung oleh SKPD atau dinas masing-masing.
"Masing-masing SKPD yang mengeluarkan," pungkasnya.
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ariffin Noor, kata Dolly, tidak ikut ke acara tersebut. "Pak Ariffin cekup kesehatan di Surabaya," imbuhnya.
Pemerhati Kebijakan Publik Banjarmasin, Muhammad Pazri menyayangkan kunjungan ke luar daerah yang dilakukan jajaran pemerintah kota.
“Memang di pengujung tahun ini banyak yang kunker, dugaannya habiskan anggaran perjalanan dinas,” ujarnya dihubungi media ini, Senin (13/10).
Mestinya, kata Pazri, Pemkot Banjarmasin fokus saja menangani Covid-19 di tengah ancaman gelombang keempat.
“Di akhir tahun apalagi penutupan anggaran, banyak unit kerja pemerintahan mendadak melakukan kunjungan dengan modus berwisata, silau tidak pandang Covid dan PPKM lagi,” sambungnya.
Pazri mendesak kepala daerah, SKPD, DPRD, hingga Inspektorat Banjarmasin menahan diri untuk tidak bepergian ke luar daerah.
“Intinya padahal hanya mau jalan-jalan, tapi dibungkus dengan kunjungan kerja atau studi banding dugaannya,” ujar direktur Borneo Law Firm ini.
“Di era pandemi, rapat kerja bisa dilakukan secara virtual. Selain memangkas waktu juga bisa lebih hemat, masa masih main klasik,” pungkas Pazri.
Tracing Menurun
Bando Berpolemik, dan Alasan DPRD Banjarmasin Kunker di Tengah PPKM
Asesmen situasi Banjarmasin masuk level 2 sejak 7 Oktober sampai 11 Oktober. Membaiknya situasi Banjarmasin tak lepas dari turunnya angka kasus kematian mingguan per 100 ribu penduduk.
Namun setelahnya kapasitas respons Banjarmasin justru menurun dari “sedang” ke “terbatas”.
Artinya, tracing yang dilakukan menurun. Padahal, upaya ini sangat penting untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
“Tracing turun dari rasio kontak erat 6,4 menjadi 3,6,” ujar Anggota Tim Pakar Covid-19 Universitas Lambung Mangkurat, Hidayatullah Muttaqin dihubungi bakabar.com, Rabu (13/10).
Belum lagi Banjarmasin masih dihadapkan pada ancaman gelombang keempat Covid-19.
“Jika kita tidak waspada, larut dalam euforia pelonggaran, ancaman gelombang keempat bisa saja datang kembali,” ujarnya,
Ada beberapa hal lain yang mesti dicatat oleh Pemkot. Pertama, soal potensi melonjaknya mobilitas masyarakat.
Sedari awal PPKM level 4 di Banjarmasin sudah berjalan longgar. Sehingga wajar Kota Seribu Sungai termasuk wilayah yang paling lamban keluar dari zona merah.
Banjarmasin sudah pernah mengalami penurunan gelombang kedua Covid-19 sejak akhir April lalu hingga kasus konfirmasi harian relatif rendah pada Mei dan Juni.
Tapi di masa penurunan tersebut mobilitas masyarakat kembali melonjak, khususnya setelah liburan panjang lebaran.
Tanpa disadari, pelonggaran selama dua bulan tersebut justru menjadi pupuk pertumbuhan dan penyebaran Covid-19 khususnya varian Delta di Banjarmasin.
"Akibatnya tiba-tiba aja kita mengalami ledakan kasus konfirmasi dan kematian Covid-19 pada gelombang ketiga," ujarnya.
Asal tahu saja, gelombang ketiba dilaporkan menyebabkan 3.074 kasus konfirmasi dan 49 kematian pada Juli di Banjarmasin. Padahal pada Juni hanya ada 202 kasus konfirmasi dan 3 kasus kematian.
Pada Agustus jumlah warga yang dikonfirmasi positif Covid-19 bertambah menjadi 2.822 kasus. Sedang yang meninggal naik 4 kali lipat menjadi 213 orang.
Menginjak September kasus konfirmasi sudah turun tetapi masih tinggi, yaitu 511 kasus. Adapun kasus kematian masih cukup besar, yakni sebanyak 62 kasus.
Yang kedua, menurunnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Kemudian, realisasi pembelajaran tatap muka, masih bercokol dan dominannya varian Delta di Indonesia, serta capaian vaksinasi yang masih rendah.
"Cepat atau lambat situasi pandemi yang sedang membaik dapat kembali memburuk jika kita lengah dan tidak memitigasi faktor-faktor yang dapat memicu penyebaran kembali virus Corona di masyarakat," ujarnya.
Pelonggaran yang tak terkontrol dan tidak disertai dengan kesiapan strategi serta mitigasi, berpotensi mendorong Banjarmasin kembali pada situasi setelah turunnya gelombang kedua dari pertengahan April hingga Mei.
"Kita lengah dan kemudian meledak Covid-19 pada gelombang ketiga di Banjarmasin dan Kalsel dari pertengahan Juni hingga Agustus," ujarnya.
Taqin meminta pemerintah juga fokus pada upaya menekan transmisi kasus Covid-19. Salah satu caranya, memaksimalkan capaian vaksinasi untuk warga lanjut usia.
Gara-gara capaian vaksinasi yang baru mencapai 25 persen, dan kini beranjak ke 27 persen Banjarmasin sempat tertahan keluar dari PPKM level IV yang 12 sempat pekan lamanya berlangsung.
