bakabar.com, TANJUNG – PT Adaro tengah menjadi sorotan publik meski kontrak kerja sama mereka dengan PT Pamapersada baru akan berakhir Juli 2021 mendatang.
Teranyar, sejumlah anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dibuatnya kecewa oleh manajemen pemegang PKP2B berskala jumbo itu.
Pimpinan PT Adaro Indonesia absen dalam rapat membahas nasib ribuan pekerja tambang sekaligus kelanjutan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, Senin (8/3).
Ya, dalam beberapa tahun ke depan beberapa PKP2B habis kontrak, termasuk milik anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO) tersebut.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
