bakabar.com, KUALA LUMPUR – International Social Security Association (ISSA) atau asosiasi jaminan sosial sedunia, menunjuk BPJS Kesehatan RI sebagai penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Internasional (KTTI).
Konfrensi itu ditujukanbagi para pimpinan dan senior manager program jaminan sosialsedunia pada 22-24 September 2020 mendatang.
Baca Juga: UHC Kurang Dana Rp9 Miliar, DPRD HSU Kunjungi BPJS Kesehatan Barabai
Rencananya, konferensi yang diadakan ISSA ituakan diselenggarakan di Bali, Indonesia.
"Kami siap menjalankan kepercayaan ini dan akan mempersiapkan acara dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan ISSA kepada Indonesia merupakan bukti bahwa bangsa ini telah menciptakan magnet baru dalam pengelolaan jaminan sosial di dunia. Nanti di sana kita bisa berbagi pengalaman, merumuskan solusi akan tantangan-tantangan yang tidak sedikit kita hadapi dalam pengelolaan jaminan sosial khususnya kesehatan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris selepas memberikan paparan dalam forumTechnical Seminar on Digitalization, New Forms of Work: Focussing on Occupational Risks,18-20 Februari 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (20/02).
Konferensi itu nantinya akan merumuskan bagaimana para penyelenggara jaminan sosial dunia dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi di dunia dalam konteks kepemimpinan, sumber daya manusia dan inovasi (leadership, managing people and innovation).
Selain itu, juga menjadi forum berbagi pengalaman dalam hal pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengelola data-data jaminan sosial sekaligus menciptakanplatformpembelajaran dankolaborasi antar lembagadalam pengembanganTIKuntuk anggota ISSA berbagai negara
Selain berita menggembirakan tersebut, Fachmi Idris juga menjelaskan materi paparan terkaitDigitalization in Indonesia-New Form of Work: Threat or Opportunity.
Ia menjelaskan, saat ini kepesertaan JKN-KIS selalu meningkat setiap tahunnya. Indonesia pun saat ini sudah masuk dalam era digitalisasi yang meningkat dengan sangat cepat.
Digitalisasi membuka peluang lapangan kerja baru di luar hubungan pekerjaan yangstandarddan umumnya seperti e-commerce, e-transportation, danonlineSMEs.
"Era digitalisasi seperti pisau bermata dua apabila tidak diantisipasi dengan hati-hati. Sebagai contoh salah satu tantangan terbesar Program JKN-KIS adalah bagaimana mengelola sektor informal. Saat ini pemanfaatan teknologi dilakukan dalam pengelolaan sektor informal agar peserta rutin membayar iuran, dengan membuka akses digitalisasi melalui pembayaran berbasisonline.Saat ini lebih dari 700 ribupayment poin online bankingtelah dibangun, pemanfaatane-commerce,e-wallet, dan lainnya,” paparFachmi.
Lebih jauh Fachmi juga menjelaskanperkembangan teknologi informasi, tidak dapat dilawan, dihindari atau bahkan ditolak.Digitalisasi nyatanya menawarkan peluang simplifikasi dan efisiensi dalam bisnisproses penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Pemanfaatan teknologi informasi juga akan menjadi kesempatan bagi program ini untuk mendorong sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas namun tetap efektif dan efisien dari sisi pembiayaan.
"BPJS Kesehatan saat ini telah menciptakan ekosistem digital. Sistem dan proses bisnis yang ada di BPJS Kesehatan ini juga terhubung dengan berbagai lembaga/institusi.Digitalisasi kinitelah menjadi tulang punggung BPJS Kesehatan dalam meningkatkan keberlanjutan program," kata Fachmi.
Fachmi memaparkan, urutan pertamadalam ekosistem digital Program JKN-KISadalahtautandigital antara basis datakepesertaanBPJS Kesehatan dengan basis datakependudukan pada Kementerian Dalam Negeri RI.
Proses ini, lanjut Fachmi, memastikan konsistensi dan validitas dengan basis data nasional dan memungkinkan BPJS Kesehatan untuk mengelola basis data kepesertaan secara lebih efisien.
Selanjutnya adalah tautan digital antara BPJSKesehatandanperbankan sertafinancial technology.Dengan tautan ini, memudahkan pengumpulaniuranyang menjamin aliran pendapatan ke dana jaminan sosial.
“Digitalisasi juga meningkatkan proses verifikasi klaim digital dan menggantikan verifikasi klaim berbasis kertas tradisional yang rentan terhadap kesalahan manusia dan dokumen yang hilang. Proses ini memungkinkan alokasi sumber daya manusia yang lebih efisien untuk mengisi posisi penting lainnya di BPJS Kesehatan,” kata Fachmi.
Pemanfaatan teknologi dikembangkan dalam hal sistem informasi fasilitas kesehatan, dari penggunaan aplikasiHealth Facilities Information System(HFIS), RujukanOnline, Klaim Digital (Vedika), pemanfaatanfinger printpada fasilitas kesehatan untuk validasi data kepesertaan sertaDeteksi Potensi Fraud melalui Analisa Data Klaim(Defrada).
Pengembangan itu, kata Fachmi diimplementasikan agar pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta efektif, efisien, namun tetap mengedepankan mutu dan kualitas.
BPJS juga Kesehatan telah mengembangkan aplikasi Mobile JKN,one stop service. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi seputar program JKN-KIS, seperti melakukan pendaftaran, pembayaran iuran, mengetahui informasi kepesertaan, pendaftaran antrean pelayanan, informasi ketersediaan tempat tidur RS, informasi jadwal operasi dan informasi kesehatan (tele consulting).
“Ini bukan sekedar untuk kepentingan reputasi Indonesia yang membaik, namun lebih dari itu peningkatan kualitas layanan bagi jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia tetap menjadi prioritas utama,” tutup Fachmi.
Baca Juga: MCS BPJS Kesehatan Sasar Bhayangkari Tapin
Reporter: HN Lazuardi
Editor: Muhammad Bulkini
