bakabar.com, JAKARTA – Staf khusus presiden bidang hukum Dini Purwonomenyampakankritikan Presiden JokoWidodo (Jokowi) terhadap lembaga KPK yang bekerja secara sporadis.
Menurut Dini, kritikan tersebut merupakan pesan positif dari presiden kepada KPK agar bekerja lebih terarah dan sistematis.
"Ini adalah suatu pesan positif dari Presiden kepada KPK. Presiden hanya ingin mengajak KPK untuk bekerja dengan lebih terarah dan sistematis," ujar Dini melalui pesan tertulisnya dikutip dari Republika.co.id, Kamis (12/12).
Dini mengatakan, upaya pemberantasan korupsi secara efektif tidak hanya terfokus pada upaya penindakan,tetapi juga upaya pencegahan. Karena itu, lanjutnya, setiap upaya penindakan harus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan diikuti dengan perbaikan sistem sehingga pelanggaran serupa tak terjadi kembali.
"Jadi pendekatan yang diambil harus menyeluruh, baik dari sisi preventif maupun korektif. Termasuk juga dengan menggarap secara serius kurikulum pendidikan anti korupsi di seluruh sekolah di Indonesia," ujar dia.
Kurikulum pendidikan antikorupsi ini dapat dilakukan melalui program-program yang efektif untuk menanamkan semangat anti korupsi, nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan kerja keras sejak usia dini."Pekerjaan KPK akan menjadi semakin ringan seiring dengan semakin mengakarnya budaya anti korupsi dalam kehidupan rakyat Indonesia," tambah Dini.
Selain itu, Dini juga menyampaikan perlunya strategi cermat dalam menggarap fokus area. KPK, kata dia, dapat melakukan pembenahan sistem ataupun melakukan analisa terkait mana yang harus digarap terlebih dahulu agar perbaikan sistem efektif dan diketahui sumber permasalahannya.
"Apakah akan mulai dengan membenahi sistem di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kepolisian, kejaksaan, sistem berusaha, atau apa. Pada intinya Presiden hanya ingin kinerja KPK bisa menjadi lebih efektif dan efisien," tutur dia.
Sebelumnya, PresidenJokowimenyampaikan akan segera bertemu dengan pimpinan KPK untuk membahas evaluasi pemberantasan korupsi selama ini.Jokowi juga akan menyampaikan sejumlah masukan terkait perbaikan sistem terkait rekrutmen politik (kader masuk parpol) hingga pembagian fokus KPK dalam bersinergi dengan pemerintah pusat, pemda, kepolisian, atau kejaksaan.
“Saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan perbaikan sistem, baik rekrutmen sistem di politik, fokus KPK apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah, pusat, kepolisian, kejaksaan. Agar fokus tidak sporadis, evaluasi sangat perlu,” kata Jokowi.
Ada sejumlah bahan evaluasi terhadap sistem pemberantasan korupsi yang menurut Jokowi perlu jadi perhatian. Pertama, jelas Jokowi, bahwa penindakan terhadap pelaku korupsi perlu dilakukan.
Namun, ada langkah penting yang juga perlu digencarkan yakni pencegahan. “Pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan itu tidak terjadi,” kata Jokowi.
Poin kedua, Jokowi memandang bahwa proses rekrutmen politik atau masuknya kader ke dalam partai politik harus kembali diatur agar tak menimbulkan beban biaya besar bagi kader. Ia tak ingin kader parpol justru ‘tengok kanan-kiri’ begitu sudah mendapat jabatan atau posisi demi mengembalikan modal awal masuk parpol.
Ketiga, Jokowi ingin adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Kemudian poin keempat, Presiden mendukung adanya penindakan dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) para terduga koruptor.
Namun, Jokowi juga mendorong adanya perbaikan sistem yang bisa masuk ke dalam instansi pemerintah agar kejadian serupa tak terulang.“Misalnya satu provinsi ada gubernur ditangkap, setelah ditangkap seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ,” kata Jokowi.
Baca Juga: Hari Ini Jokowi Resmikan Jalan Tol Layang Japek
Baca Juga: Akhir Pekan Ini Akan Terjadi Hujan Meteor Geminid
Sumber: Republika.co.id
Editor: Aprianoor
