bakabar.com, MUARA TEWEH – Banyaknya keluhan masyarakat terkait tingginya harga eceran LPG 3 Kg hingga Rp38 ribu, membuat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Barito Utara (Barut) perlu mengambil langkah tegas.
Terutama agar ada pemerataan harga disetiap penjual gas dan mengurangi monopoli harga dari pihak tertentu kepada masyarakat.
Langkah yang diambil Disdagrin yakni memberikan rekomendasi 60 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jadi pangkalan isi ulang tabung gas LPG 3 kg ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kepala Disdagrin Barito Utara Hajrannoor mengatakan, rekomendasi itu untuk mempermudah masyarakat desa yang berhak menggunakan isi ulang tabung gas elpiji 3 Kg ini, atau agar penyaluran isi ulang LPG 3 Kg ini benar-benar tepat sasaran ke masyarakat miskin.
“Usulan dari sejumlah kecamatan yang kita rekomendasi telah diajukan ke Gubernur Kalteng. Saat ini kita masih menunggu dan hasilnya tergantung dari gubernur dan Pertamina saja lagi," kata Hajrannoor kepada bakabar.com, Selasa (15/10).
Terkait masalah pendanaan, pihak BUMDes dapat menggunakan dana desa. Apalagi memang sudah ada petunjuk, bahwa dana desa bisa digunakan untuk itu.
“Saat ini sebagian besar warga kita menggunakan gas elpiji bahkan warga kita di Desa juga. Sehingga saat ini Melon tersebut sudah menjadi kebutuhan bukan lagi pemakaian sampingan,” terang Hajrannoor.
“Oleh karena itu pemerintah daerah melalui Disperindag akan terus berusaha, agar tidak ada kesenjangan harga yang terlalu mencolok, antara eceran di dalam kota maupun eceran di desa-desa,” pungkasnya.
Baca Juga: Simdali, Siasat Kaltara Atasi 4 Persoalan Distribusi BBM dan LPG
Baca Juga: Sepanjang Januari-Agustus 2019, Lion Air Group Layani 245 Ribu Penerbangan
Reporter: AHC17
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
