Kalsel

Tampung Keluhan Masyarakat, Kesbangpol: Kita Adakan Seminar Secara Luas

apahabar.com, BANJARBARU – Beberapa komponen masyarakat di Kalimantan masih khawatir dengan dampak negatif yang akan ditimbulkan…

Featured-Image
Ilustrasi, lokasi Ibukota Negara yang baru.Foto-net

bakabar.com, BANJARBARU – Beberapa komponen masyarakat di Kalimantan masih khawatir dengan dampak negatif yang akan ditimbulkan pasca ditetapkannya ibukota negara di Kalimantan Timur. Satu di antaranya, tentang perubahan kondisi lingkungan.

“Perlu difasilitasi seminar secara ilmiah, sebagai tempat bertukar pendapat terkait dengan nasibnya masyarakat pedalaman yang takut kelangsungan hidupnya terganggu,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Adi Santoso kepadabakabar.com, Sabtu (31/8).

Menurutnya seminar-seminar mengenai perpindahan ibukota perlu digalakkan di seluruh Kalimantan terkhusus yang masyarakatnya menolak atau yang berpandangan negatif, sehingga masyarakat mendapatkan penjelasan yang akurat.

“Konsep ibukota negara yang baru ini adalah forest city dengan mengembangkan ibukota negara yang identik dengan pribadi bangsa Indonesia dan tetap memperhatikan pada aspek lingkungan, itu yang perlu disampaikan,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, saat ini pemerintah seluruh wilayah kalimantan, instansi swasta, perkumpulan masyarakat dan forum-forum kerukunan umat beragama, dan suku bangsa untuk 'memperlebar' seminar.

“Untuk seminar sudah dilaksanakan dari sekarang ya, tapi ini juga butuh kerjasama dengan seluruh pemerintahan di kalimantan,” ujarnya lagi.

“Karena jika tidak dilakukan secara massal dikhawatirkan ada suatu kelompok masyarakat yang tidak mengerti dan yang ditonjolkan adalah kekhawatiran,” sambungnya.

Meski begitu, Adi meyakini pemindahan ibukota negara akan membawa dampak positif bagi masyarakat kalimantan termasuk Kalimantan Selatan khususnya di bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi, sosialisasi dampak penetapan IKN di Kalimantan itu penting,” lanjutnya.

Untuk diketahui, saat ini Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) sudah melakukan seminar secara continue ke beberapa daerah dengan menghadirkan narasumber termasuk pakar yang ada di daerah seperti budayawan dan lintas suku bangsa.

“Tetapi seminar yang sudah di lakukan belum optimal karena frekuensinya masih minim,” tutupnya.

Baca Juga: PDIP Kalsel Buka Pendaftaran Bacalon Kepala Daerah di Pilkada 2020

Baca Juga: Gelar Makesta, IPNU-IPPNU Inginkan 'Pelajar Bermartabat'

Reporter: Nurul Mufidah
Editor: Muhammad Bulkini



Komentar
Banner
Banner