Ibu Kota, Lautan Asap, dan Cakar Pertambangan

Oleh: Fariz Fadhillah

KARENAkemajuan infrastrukturnya, Kaltim digadang kuat jadi pengganti Jakarta. Pun demikian dengan Kalsel. Sementara Kalteng –kandidat lain ibu kota baru Indonesia– dianggap kurang potensial. Alasannya sederhana. Kalteng dinilai jauh dari pelabuhan, ketersediaan air tanah yang terbatas, dan kondisi demografi yang homogen.

Lantas, apakah Kaltim yang dikenal ugal-ugalan soal penerbitan izin tambang itu dianggap lebih pantas menggantikan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia?

Meminjam data Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Kaltim memiliki 1.404 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 30 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Untuk menguras isi perut Bumi Etam, izin tambang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah, masing-masing seluas 4.131.735,59 hektare, dan 1.006.139,63 hektare.

Asal tahu saja, ribuan izin tadi sudah menciptakan 1.735 lubang menganga di Banua Etam. Sampai Mei 2019, neraka lubang tambang menyebabkan 33 nyawa anak di bawah umur melayang sia-sia.

Di Kaltim, lahan Bukit Soeharto yang dibidik jadi ibu kota itu memang berada dalam status hutan lindung. Namun, Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Kaltim mengendus ada 44 praktik tambang terbuka di areal konservasi seluas 67.766 hektare itu.

Jadi, sebelum dibangun ibu kota negara, kawasan hutan raya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sudah terjamaah cakar pertambangan batu bara.

Untuk diketahui, Bukit Soeharto dialiri oleh tujuh daerah aliran sungai (DAS) merupakan rumah rehabilitasi tanaman seperti akasia, sengon, atau meranti.

Ia memiliki fungsi sebagai kepentingan pendidikan dan penelitian, pengetahuan, budidaya, pariwisata dan rekreasi. Satwa langka seperti Macan Dahan, Rusa Sambar, Trenggiling, Musang, bahkan Beruang Madu yang jadi maskot Kota Balikpapan, juga berlindung di sana.

Bukit Soeharto juga memegang peranan penting untuk menjaga keseimbangan alam tiga daerah; Balikpapan, PPU, dan Kukar. Tentu akan ada dampak ekologis bagi alam serta masyarakat, jika kawasan penyedia air baku itu berganti menjadi tembok-tembok megah dan gedung pencakar langit.

Sepakat dengan Walhi dan Jatam, saya pun menolak rencana pemerintah menjadikan kampung halaman saya itu sebagai ibu kota negara.

Lantas, bagaimana dengan Kalsel?

Jika saya tidak salah, provinsi tertua di Kalimantan ini masih didera masalah akut; kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sepanjang Januari-September lalu, 2.005 hektare lahan di Kalsel terbakar. Itu berasal dari 552 kasus. Biang keroknya bisa jadi lahan gambut yang memang minim berada di Kaltim, juga Kalteng.

Dengan 4.670,0 hektare lahan terbakar sepanjang 2019 ini, Kalsel berada pada urutan teratas dari lima provinsi di Kalimantan dalam masalah karhutla. Disusul, Kaltim 4.430,0 hektare dan Kalteng 3.618,0 hektare. Itu sesuai rekapitulasi luas karhutla per provinsi di Indonesia 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jumlah total luasan terbakar tahun ini bisa saja melampaui tahun lalu. Belum lagi pada puncak kemarau pada Oktober 2019 nanti. Saat ini total luasan terbakar sudah 1.102,17 hektare. Sudah mencapai 459 kasus. Nyaris menyamai tahun lalu.

Serupa Kaltim, Kalsel kiranya sudah darurat ruang dan bencana ekologis akibat batu bara. Banjir yang melanda Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru belum lama tadi bisa jadi salah satu indikatornya.

Meminjam data Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Universitas Lambung Mangkurat (PPISD ULM), genangan banjir di Tanbu mencapai 4.252 hektar.

Walhi Kalsel menuding banjir bukan hanya faktor cuaca ekstrem, melainkan degradasi lingkungan akibat tambang batu bara. Di Tanbu, sesuai catatan Walhi, 79 persen wilayahnya sudah dibebani izin tambang (63%) dan Sawit (16 %). Kalsel sendiri dari 3,7 juta hektar total luas lahan, nyaris 50 persen di antaranya dikuasai oleh perizinan tambang dan kelapa sawit.

Tanbu dan Kotabaru merupakan dua daerah ditawarkan oleh pemerintah setempat jika Kalsel yang dipilih jadi ibu kota. Namun, seiring kedatangan Presiden Jokowi ke Kaltim dan Kalteng awal Mei lalu, nama Kalsel pun perlahan hilang dari bursa calon ibu kota negara.

Kalteng yang juga menjadi alternatif lokasi pemindahan ibukota negara juga tak bisa disebut bebas dari masalah. Sebagai contoh, kiriman asap dari Kalteng ikut andil memperparah bencana kabut asap yang menyelimuti Kaltim pada 2007 silam.

Data per 14 Agustus 2019 milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dikutip dari Tirto.id, bisa jadi peringatan. 10 hari terakhir ini, titik api di Kalteng mencapai 646 titik. Disusul Kaltim 119 titik, Kalsel 78 titik, dan Kalimantan Utara 77 titik. Terbanyak berada di Kalimantan Barat mencapai 1.879 titik.

Sebagai identitas bangsa dan representasi kemajuan negara, aneh rasanya jika jantung Indonesia dikelilingi lubang tambang yang sudah menjadi ladang pembunuhan anak-anak dan kabut asap yang menyelimuti ibu kota negara.

Beruntung, Presiden Jokowi sampai sejauh ini belum menunjuk satu titik pun di Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru. Pun pasca-pidato kenegaraan dibacakan di depan ratusan wakil rakyat dan para senator di sidang bersama, Jumat kemarin.

Memang menarik ditunggu keputusan Presiden Jokowi. Apakah benar ingin meneruskan cita-cita Soekarno memindahkan ibu kota ke Kalimantan Tengah. Atau justru membangun ibu kota baru di tengah lautan, gambut dan lubang tambang, yang mungkin juga bertentangan dengan keinginan pemimpin besar revolusi Indonesia itu.

Saya sendiri lebih sepakat jika Presiden Jokowi membatalkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, sampai setumpuk permasalahan tadi dapat diatasi.