bakabar.com, PALANGKARAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran meminta kepada pemerintah pusat untuk berlaku adil, dalam pembagian anggaran pembangunan untuk setiap daerah.
“Pembagian anggaran kepada setiap daerah harusnya tidak hanya melihat dari banyaknya jumlah penduduk, namun diimbangi dengan luas wilayah yang harus dibangun,” katanya di Palangkaraya, seperti dilansir Antara, Sabtu (6/7/2019).
Apabila jumlah penduduk selalu menjadi patokan utama pembagian anggaran pembangunan, maka hal itu dinilai merugikan Kalteng. Sebab Kalteng memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan daerah-daerah padat lainnya.
Hanya saja, meski jumlah penduduk Kalteng lebih sedikit dibandingkan provinsi lainnya seperti di Jawa, namun wilayah Kalteng sangatlah luas dan perlu anggaran yang besar guna mewujudkan pembangunan secara merata hingga wilayah pelosok.
“Apalagi Kalteng merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia, sehingga sudah sewajarnya mendapatkan anggaran yang lebih memadai untuk melaksanakan pembangunan secara maksimal,” tegasnya.
Sugianto menjabarkan, dengan besaran anggaran yang Kalteng miliki saat ini, masih mengalami banyak kekurangan jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
Masih sangat banyak keperluan pembangunan yang harus dipenuhi di Kalteng, mulai dari infrastruktur berupa jalan penghubung antar provinsi yang jumlahnya sekitar 1.200 kilometer maupun sarana pendidikan dan kesehatan.
Termasuk dalam hal pengembangan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, masih banyak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah ke depannya. Bahkan saat ini juga masih banyak guru honorer di Kalteng yang tingkat kesejahteraannya perlu dibenahi.
“Semua ini sedang kami upayakan untuk segera dientaskan, namun hal itu hanya bisa dilakukan secara bertahap. Sebab anggaran yang dimiliki cukup terbatas, sedangkan keperluannya cukup banyak. Kami ingin hal ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat,” tutur Sugianto.
Selain melihat dari sisi kepadatan jumlah penduduk maupun luasan wilayah, hendaknya pemerintah pusat juga mempertimbangkan prospek perekonomian ke depannya. Dalam hal ini tentu Kalteng sangatlah potensial, untuk itu perlu dukungan anggaran guna membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Baca Juga: Palangkaraya Keluarkan Surat Edaran Larangan Membakar Hutan dan Lahan
Baca Juga: Istri Kapolsek Lahei Serahkan Beruang Madu kepada BKSDA Kalteng
Sumber: Antara
Editor: Aprianoor
