bakabar.com, BANJARMASIN – Presiden Joko Widodo menunjukan keseriusanya memindahkan ibu kota baru. Terlihat, beberapa hari belakangan ini, dia dan rombongan sudah menyambangi dua lokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Lantas bagaimana dengan Kalsel? Sejumlah anggota DPRD Kalsel pun angkat bicara perihal potensi dan keuntungannya.
Baca Juga: Kalteng Berbenah untuk Hadapi Rencana Pemindahan Ibu Kota
Wakil ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu merupakan daerah strategis.
Itu karena posisinya persis di ujung pulau Kalimantan, berharadan dengan laut, namun tak menghadap langung laut lepas, karena ada pulau Kotabaru.
“Secara geografis Batulicin diuntungkan karena dekat dengan pelabuhan, juga termasuk daerah daratan yang cukup tinggi dan cukup aman,” katanya saat di temui awak media, Kamis (09/05/2019).
Selain itu, ujar Suripno, Batulicin termasuk daerah muda. Lantaran banyak tanah yang masih di miliki negara.
Selain itu kesediaan air baku juga melimpah di sana. Namun yang menjadi catatan baginya, hanya belum ada bendungan untuk mengatur pengunaan air.
Tidak hanya itu, Kalsel juga di pandang daerah yang sedikit konflik. Bahkan kata Suripno, daerah ini tidak pernah terjadi konflik dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. “Kalau soal sengketa lahan itu bukan konflik yang di maksud, tapi konflik sosial,” lontarnya.
Sementara itu Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan, DPRD Kalsel, Suwardi Sarlan juga berpendapat, secara ekonomi jika Kalsel jadi ibu kota, yang pertama di rasakan adalah pembangunan dan pendapatan daerah.
“Kita lebih terbuka aksesnya. Masyarakat yang menekuni ekonomi sekala kecil juga terdorong. Selain itu ekonomi kratifnya juga terdorong dengan akses yang mudah,” kata Suwardi.
Sama dengan Suripno, Suwardi juga menyebut-nyebut daerah Batulicin cocok sebagai tempat ibu kota pemerintah yang baru. Hal itu karena akses untuk daerah lain cukup dekat.
“Selain bandara di Banjarbaru, daerah Batulicin juga punya bandara yang siap di jadikan Internasional,” sebutnya.
Selain itu, dampak lain jika Kalsel menjadi Ibukota, akan meningkatkan sumber pendapatan berkali-kali lipat.
Saat ini pendapatan daerah Kalsel hanya sebesar Rp 1,5 triliun, bersumber dari pajak daerah, batubara dan lainya.
“Seperti Jakarta, kini pendapatan daerahnya lebih dari Rp40 triliun per tahun. Itu paling besar dari pajak,” sambungnya.
Jika Kalsel menjadi ibu kota baru, tentu perusahaan-perusahaan akan ikut, dan mereka pun bayar pajak di mana mereka tinggal.
Baca Juga: Bappenas Pastikan Pemindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
