bakabar.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim (Pemprov Kaltim) meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP enam kali berturut-turut.
Menurut Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, opini itu merupakan cerminan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparansi dan profesional oleh Pemprov Kaltim untuk mewujudkan Kaltim Berdaulat.
Baca Juga: Wagub Hadi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayarkan THR
“Ini bukan akhir tetapi merupakan landasan memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kaltim. Kabupaten/kota juga diharapkan seluruhnya mendapatkan opini WTP seperti yang diraih Pemprov Kaltim,” kata mantan anggota DPR RI ini, dikutip bakabar.com dari Humas Pemprov Kaltim, Jumat (24/5).
Meski begitu, ada sejumlah catatan dari BPK RI Perwakilan Kaltim yang menjadi perhatian dan harus ditindaklanjuti. Soal ini, Hadi mengungkapkan segera menugaskan jajarannya untuk menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang disepakati.
Adapun catatan dari BPK RI Perwakilan Kaltim, antara lain terkait penyertaan modal pada Perusda PT Agro Kaltim Utama, penyerahan persediaan barang kepada masyarakat atau pihak ketiga yang belum tuntas, pencatatan jamrek (jaminan reklamasi) yang belum optimal, pencatatan aset tetap yang belum optimal, serta penyerahan aset SMA/SMK Negeri yang belum optimal.
“Dari beberapa catatan BPK itu akan kita tindaklanjuti untuk segera diperbaiki. Inspektur akan kita minta menyelesaikan dalam waktu yang tidak lama,” tegas Hadi.
Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, mengatakan pemeriksaan mandatori yang dilakukan BPK RI bertujuan memberikan opini sesuai yang diperoleh dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah Pemprpv Kaltim.
Menurut dia, entitas pemeriksaan memperoleh opini WTP maka itu buah dari kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari entitas yang diperiksa tersebut. Opini WTP ini, lanjut dia, harus dapat menjadi pendorong dan pemacu untuk penyelenggaraan keuangan yang lebih baik dan lebih transparan ke depan.
Hal yang perlu mendapat perhatian dan perlu langkah perbaikan harus ditindaklanjuti. “WTP bukanlah akhir dari transparansi dan akuntabilitas pekerjaan pengelolaan daerah, tetapi menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi terutama untuk mencapai tujuan utama pembangunan, yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat Kaltim. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kecepatan dan ketepatan penyampaian laporan keuangan dari Pemprov Kaltim. Kami sangat terbantu dengan aparatur pemprov yang kooperatif dan responsif,” ucap Cornell Syarief.
Sebelumnya, Hadi menghadiri Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kaltim atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD Kaltim, Karang Paci-Samarinda, Jumat (24/5).
Wagub bersama Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat dan Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun melakukan penandatanganan berita acara dan penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Kaltim yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tampak hadir anggota Forkopimda Kaltim, Plt Sekprov Kaltim Hj Meiliana, kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim, wakil ketua dan anggota DPRD Kaltim, jajaran BPK RI Perwakilan Kaltim, instansi vertikal, serta BUMN/BUMD/BUMS.
Baca Juga: Ketika Wagub Hadi Mengenang Sosok Ustaz Arifin Ilham
Editor: Fariz Fadhillah
