bakabar.com, TARAKAN – MoU GMF-BRI antara Pemerintah Indonesia dan RRT di Jakarta tinggal menghitung hari.
MoU dimaksud adalah Memorandum of Understanding (MoU) antara Republik Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok.
MoU berkaitan erat dengan kerja sama regional ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan RRC atau yang disebut Regional Comprehensive Economic Corridors, Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF-BRI).
Perjanjian ini bakal ditandatangani oleh presiden kedua negara dalam pertemuan tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung di Beijing, China atau Tiongkok pada 25-27 April mendatang.
Demikian terungkap dalam pertemuan membahas soal persiapan MoU tersebut di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman RI di Jakarta, awal pekan lalu.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie yang ikut dalam rapat menyampaikan, Kaltara turut dilibatkan dalam pembahasan MoU yang akan ditandatangani ini.
Karena di antara beberapa program prioritas yang masuk dalam MoU itu berada di Kaltara. Yaitu pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan. Keduanya merupakan program yang terintegrasi.
Baca Juga: Pemilu Selesai, Pengamat: Pasar Beri Respon Positif
Selain membahas soal rencana pemberian dana hibah dari pemerintah RRT ke Indonesia, kata Irianto, yang salah satunya ke Kaltara, juga dibahas persiapan pertemuan mengenai poros maritim dunia yang akan dilangsungkan di Beijing, China pada tanggal 25-27 April nanti.
“Rencananya, kalau tidak ada aral, delegasi dari Indonesia akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Jokowi," ungkap Irianto dikutip bakabar.com dari laman resmi Pemprov Kaltara, Senin (22/4).
Sebelumnya, melalui pertemuan antara delegasi kedua negara (RRT dan Indonesia) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada bulan lalu, telah menetapkan beberapa proyek prioritas yang akan dikerjakan melalui program kerja sama regional ekonomi Indonesia-RRC yang masuk dalam jalur Sutra Maritim abad 21.
Dalam pertemuan itu memutuskan 5 proyek prioritas utama yang masuk dalam kerja sama ini. Satu dari lima proyek prioritas utama ini, bakal dilaksanakan di Kaltara. Yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan.
Untuk diketahui, pembangunan pembangkit listrik ini, akan menjadi pemicu utama pengembangan ekonomi. Terutama untuk di kawasan industri.
Sementara 4 proyek lainnya, pembangunan pelabuhan dan kawasan industri di Kuala Tanjung dan kawasan Industri Kuala Namu di Sumatera Utara, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Bitung di Sulawesi Utara, dan Kura-Kura Island Techno Park di Bali.
Di samping menyepakati usulan 5 proyek prioritas utama. Dari pertemuan itu juga disimpulkan ada beberapa rencana pembangunan kawasan Industri, termasuk di KIPI Tanah Kuning.
Yang mana masuk prioritas untuk penyusunan dokumen perencanaan dan feasibility study. Bahkan untuk kegiatan ini, Pemerintah RRT melalui lembaga perbankannya siap memberikan dana hibah senilai kurang lebih Rp 40 miliar.
Baca Juga: Gelaran Pemilu Sukses, Industri Manufaktur Diyakini Bakal Meningkat
Dari semua program kegiatan yang diprioritaskan ini, akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan. Yang akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi dengan Presiden RRC Xi Jingping. Penandatanganan rencananya akan dilakukan saat pertemuan sekaligus kunjungan Presiden RI ke Beijing pada 25 April ini.
Kembali mengingatkan, skema kerja sama ekonomi regional GMF-BRI atau OBOR telah disepakati oleh Presiden Indonesia dan Presiden Tiongkok. Ada 4 koridor dalam kerja sama maritim ini, yakni Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan terakhir menyusul, Provinsi Bali.
Sumber: Humas Pemprov Kaltara
Editor: Fariz Fadhillah
