bakabar.com, RANTAU – Pemkab Tapin terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui empat kerja sama strategis dengan institusi nasional.
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Penjabat (Pj) Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin, di Jakarta. Adapun kerja sama yang dilakukan mencakup sektor transportasi, keuangan, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.
"Empat kerja sama ini menjadi langkah penting dalam menyiapkan SDM Tapin yang unggul dan berdaya saing," papar Syarifuddin, Selasa (18/2).
Kerja sama pertama dilakukan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Kerja sama ini juga akan membuka akses pendidikan dan pelatihan vokasi di bidang perhubungan.
Pemkab Tapin juga menggandeng Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD guna memenuhi kebutuhan tenaga ahli di sektor perhubungan darat.
Kemudian di sektor pendidikan, Pemkab Tapin menjalin sinergi dengan Politeknik Statistika STIS dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Pun untuk mendukung pembangunan SDM di sektor keuangan, Tapin juga bekerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN.
"Semua kerja sama itu bukan hanya tentang peningkatan kapasitas individu, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan di Tapin," tegas Syarifuddin.
"Sinergi akan memperkuat efektivitas dan efisiensi pembangunan SDM, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Tapin untuk mengakses pendidikan berkualitas," imbuhnya.
Lebih lanjut Syarifuddin menyampaikan bahwa kepercayaan institusi nasional terhadap Tapin sebagai mitra kerja merupakan sebuah kehormatan sekaligus peluang besar.
"Ini adalah kesempatan emas untuk memperluas sinergi, memperkuat kolaborasi, dan menjalin kemitraan strategis dalam pembangunan SDM," jelasnya.
Sementara Kepala Bagian Pemerintahan Setda Tapin, Padlianor, mengungkapkan bahwa penjajakan kerja sama ini telah dilakukan sejak satu tahun lalu, seiring kepemimpinan Syarifuddin.
"Program ini akan menggunakan skema pendanaan dari APBD serta mendapat dukungan dari APBN," jelasnya.
Terkait kuota peserta dalam program, Padlianor menyebutkan jumlah akan ditentukan berdasarkan kebutuhan pemerintah pusat, serta kapasitas daerah dalam menyiapkan SDM yang kompeten.
"Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap dapat mencetak tenaga kerja berkualitas yang siap bersaing, sekaligus mempercepat pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas SDM," pungkasnya.
