bakabar.com, BANJARMASIN – Niatan DPRD Kalsel berkunjung ke luar negeri mengundang pro dan kontra.
Pengamat Politik Kalsel Muhammad Uhaib, mengatakan kunker tersebut adalah suatu ironi di tengah Pemilu 2019 yang tinggal menghitung hari.
Dosen Universitas Islam Kalimantan (Uniska) ini khawatir jika kunker tersebut menggerus kepercayaan masyarakat terhadap para calon wakil rakyat.
Baca Juga:DPRD Mojokerto Belajar Retribusi RPH ke Kabupaten Banjar
Uhaib turut menyayangkan rencana ini. Seharusnya, sebagai wakil rakyat sudah sepantasnya berpikir ke arah yang lebih substantif.
“Misal membuat Peraturan Daerah (Perda) yang baik dan diimplementasikan agar benar-benar bisa mewakili kepentingan publik,” ujarnya dihubungi bakabar.com, Jumat (8/2) siang tadi.
Menurutnya, kunker tak lebih dari agenda jalan-jalan. Ambisi wakil rakyat itu merupakan sebuah sikap yang tak strategis.
“Harusnya di akhir periode sebagai wakil rakyat, tunjukanlah sikap politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Dia menambahkan, persepsi dan akuntabilitas publik terhadap lembaga legislatif di Kalsel masih tergolong rendah.
Survei, kata dia, mengatakan rendahnya persepsi dan akuntabilitas disebabkan maraknya kasus korupsi yang menjerat para wakil rakyat.
“Selama ini aktor atau elit politik yang duduk di lembaga legislatif seperti tak mewakili (rakyat). Akhirnya ada komunikasi batin yang terputus antara anggota dewan dengan masyarakat,” ujarnya dengan nada yang meninggi.
“Jadi, jangan disalahkan apabila tingkat golput akan tinggi pada Pemilu 2019 mendatang,” kata dia.
Rendahnya kepercayaan publik melahirkan apatisme dan pragmatisme masyarakat terhadap politik, ujarnya. Ujungnya, seperti kata dia, tingkat golput bakal meningkat.
“Sebagian masyarakat akan berpikir instan. Memberikan dukungan dengan berharap ada money politik,” jelasnya.
Lebih bermanfaat, ujarnya, jika anggaran miliaran rupiah itu dialokasikan pada sektor pembangunan, pemberdayaan sosial ekonomi, dan pendidikan.
“Jangan memanfaatkan lembaga legislatif menjadi rekreatif yang tidak memiliki signifikan bagi publik,” terangnya.
Dia menyarankan, ada baiknya DPRD Kalsel mengurungkan niat untuk kunker ke luar negeri tersebut.
“Kegiatan kunker ini seperti dibuat-buat atau lebih rekreatif dibandingkan menghasilkan hasil yang substantif,” pungkasnya.
Dari informasi dihimpun, sebanyak 55 anggota DPRD Kalsel akan melakukan kunker ke sejumlah negara tujuan.
Biaya studi komparasi tersebut akan menghabiskan Rp 3,5 miliar dengan estimasi Rp 65 juta tiap orangnya. Anggaran bersumber dari kas daerah. Itu belum termasuk penerjemah.
Untuk staf atau penerjamah diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp 40 juta tiap orangnya.
Soal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) Burhanuddin sempat berujar, rencana kunjungan ke luar negeri itu guna studi kompirasi.
“Kan tidak salah atau mungkin ada baiknya kalau kita belajar pada negara-negara yang memungkinkan untuk kita contoh guna kemajuan banua (daerah) kita,” tutur politikus senior Golkar itu.
Burhanuddin belum tahu pasti, kapan dan ke negara mana tujuan studi komparasi tersebut. Hanya, studi komparasi ke luar negeri dilakukan sebelum para wakil rakyat mengakhiri masa periodesasi.
“Untuk kepastian waktu studi komparasi ke luar negeri itu masih akan kami bicarakan,” sambung legislator asal dapil Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut.
Dia menambahkan, rencana negara tujuan menunggu keputusan masing-masing komisi. Yang jelas sasaran atau materi studi komparasi sesuai pembidangan masing-masing komisi.
"Ada yang ingin sebelum Pemilu, ada juga rekan-rekan yang maunya ke luar negeri selepas pemilu," katanya kepada bakabar.com.
Burhanuddin turut memastikan jika kunker ke luar negeri takkan menyalahi aturan. "DPRD daerah lain juga sudah melakukan kunker ke luar negeri," sebutnya.
Soal ini, Komisi I DPRD Kalsel sudah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Terkait kunker dia berharap banyak manfaat bagi pembangunan di daerah yang akan dibawa pulang.
Ditanya persoalan bahasa, Burhanuddin menjawab akan membawa penerjemah bahasa karena tidak semua wakil rakyat mampu berbahasa inggris.
"Ya, kita akan bawa guide,” jelasnya, Kamis (8/2).
Wakil Ketua Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel H Suripno Sumas menambahkan, studi komparasi ke luar negeri sah-sah saja atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“Kita mungkin ketinggalan untuk menimba pengalaman dari negara lain. Sementara beberapa DPRD provinsi lain di Indonesia sudah studi komparasi ke luar negeri,” tutur politikus (PKB) itu, tulis Antara.
Dia mencontohkan DPRD DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan DPRD Sumatera Utara pernah melakukan studi serupa ke luar negeri.
Baca Juga:Kunker ke Luar Negeri, DPRD Kalsel Andalkan Penerjemah
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah
