bakabar.com, MARTAPURA - Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung yang membidangi perekonomian dan kesejahteraan rakyat, melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Banjar, Senin (29/7).
Diterima di Aula Manis lantai I Kantor Bupati Banjar, mereka ditemui Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mada Taruna, didampingi Kabag Ekonomi Setda Banjar Ferdiansyah dan Plt Kabag Kesra Sugian Noor.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Sofyan Heryanto, menyampaikan tujuan kunjungan tersebut berkaitan pengendalian tingkat inflasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Biasanya menjelang hari besar keagamaan seperti Idulfitri, Iduladha, Natal dan Tahun Baru, terjadi inflasi akibat kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
“Kami ingin mengetahui kiat-kiat Pemkab Banjar dalam mengendalikan inflasi agar tidak melambung tinggi. Terlebih secara umum, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan cukup terkendali,” papar Sofyan.
Sementara Mada Taruna memaparkan bahwa Banjar merupakan daerah non Indeks Harga Konsumen (IHK) atau tidak dihitung angka laju inflasi. Kemudian enam dari sembilan langkah konkrit pengendalian inflasi yang diinstruksikan Mendagri, telah dilaksanakan di Banjar.
“Enam langkah itu meliputi rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga dan stok barang, dan mendapatkan informasi surplus komoditas," ungkap Mada.
"Kemudian pencanangan gerakan menanam, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang,” sambungnya.
Juga dijelaskan bahwa Banjar memiliki sejumlah BUMD, yakni PTAM Intan Banjar, PT Baramarta, PT Bank Kalsel, PT BPR Martapura Banjar Sejahtera dan Perumda Pasar Bauntung Batuah.
“Beberapa strategi untuk menjalankan BUMD tersebut di antaranya penguatan kebijakan dan permodalan, pengelolaan secara profesional dan sarana pelayanan publik yang mandiri,” jelas Mada.
Sementara Ferdiansyah menambahkan Pemkab Banjar dan kabupaten/kota lain selalu mendapat dukungan dari Pemprov Kalsel dalam pengendalian inflasi.
“Biasanya sebelum atau menjelang hari besar keagamaan, Pemkab Banjar melaksanakan pasar murah. Juga menjaga ketersediaan pasokan dengan rutin sidak ke pasar dan distributor melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan bersama Satgas Pangan,” jelas Ferdiansyah.
"Kemudian sesudah hari besar keagamaan, persediaan barang juga dijaga lantaran biasanya berkurang. Kami juga menjalin kerja sama dengan kabupaten/kota terkait seperti Tanah Laut untuk ketersediaan daging sapi," tutupnya.
