bakabar.com, KANDANGAN – Di bawah duet kepemimpinan Bupati Akhmad Fikry dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertekad memerangi kemiskinan. Kemiskinan acap kali menjadi bahasan hangat dalam setiap Musyawarah Rencana Pembangungan atau Musrenbang di HSS.
Di tingkat kecamatan yang dilaksanakan di sebelas kecamatan, Syamsuri Arsyad kerap mengatakan, “Keberhasilan suatu pemerintahan dapat diukur dari seberapa banyak angka kemiskinan yang berhasil dientaskan.”
Pada 2004 silam, angka kemiskinan di Bumi Antaludin mencapai 18 ribu. 11 tahun kemudian, jumlah itu menyusut menjadi 12 ribu-an orang.
“Pada 2015 kami masih di peringkat nomor 3 se-Kalimantan Selatan,” jelas Syamsuri saat bincang ringan dengan bakabar.com, belum lama ini.
Selama lima tahun periode pertama kepemimpinan, dia mengatakan tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,49 persen. Dari 6,29 persen pada 2016 menjadi 5,80 persen di 2017. Jika dibandingkan lima tahun yang lalu atau 2013 silam, angka kemiskinan turun sebesar 6,67 persen dari 6,67 persen.
"Kami targetkan 5 tahun ke depan angka kemiskinan turun menjadi 4 persen," ujarnya.
Garis kemiskinan di HSS berada di Rp 431.296 lebih tinggi dari Kalsel Rp 427.774. Saat ini jumlah penduduk HSS yang berpenghasilan di bawah angka tersebut jumlahnya mencapai 13.447 orang atau 5,80 persen dari jumlah penduduk HSS.
Untuk mengentaskan angka kemiskinan, pihaknya takkan melulu mengandalkan program keluarga harapan (PKH) saja. Terobosan yang akan dicoba tahun ini, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat golongan mampu.
“Semacam jaringan orang tua asuh. Jadi partisipasinya terus menerus, di HSS ini banyak orang sugih (mampu) tapi tak tahu ke mana menyalurkannya,” terangnya.
“Contohnya saja dari yang meminta-minta saja di pinggir jalan, musala, atau masjid bisa terbangun terus. Masa yang mengentaskan kemiskinan gak bisa. Saya yakin banyak orang di HSS ini mau membantu, tapi tidak tahu hendak ke mana menyalurkannya. Ke depan kita akan perbaiki pola penyalurannya,” jelas Syamsuri.
Baca Juga:Bupati H Akhmad Fikry Bertekad Entaskan Kemiskinan di HSS
Salah satu tujuan berbangsa dan bernegara, kata wabup, adalah kesejahteraan. Kepala desa, aparat desa, hingga perwakilan desa dalam setiap forum rapat, ujarnya, jangan hanya membahas tentang pembangunan jalan, sarana dan prasarana saja namun bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan.
"Jika ada anak yang drop out atau putus sekolah kita perhatikan bagaimana bisa melanjutkan pendidikan mereka. Mungkin ada juga yang terkena narkoba bagaimana kita bina, atau ekonominya yang kurang bagus kita tingkatkan perbaikan kehidupannya," katanya.
Masih soal kemiskinan, komitmen pengentasan kemiskinan melalui suatu struktur yang lebih komprehensif akan dituangkan lewat Sarjana Pendamping Desa (SAMPING) di 144 Desa dan 4 Kelurahan.
Lewat SAMPING, Pemkab akan melibatkan seluruh elemen. Mulai dari orang-orang berpendidikan, maupun putra daerah. Hari ini Kamis (14/02), penyerahan SK Penetapan Sarjana Pendamping Desa Sejahtera, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pendamping PKH di Gedung Kesenian dilakukan. Sebanyak 148 Sarjana Pendamping Desa Sejahtera, TKSK, dan Pendamping PKH di Gedung yang disahkan.
“Peran mereka nanti memberikan solusi positif kepada masyarakat terutama mereka yang kurang mampu agar,” jelas wabup.
Selain itu, wakil bupati HSS ini mengatakan semua desa telah mengalokasikan anggaran untuk warga miskin antara lain adanya biaya pendidikan, kesehatan, hingga beras gratis bagi keluarga yang kurang mampu.
“Alhamduillah untuk pangan, kita sudah tidak lagi bergantung pasokan beras dari luar. Selama ini hasil pertanian kita sendiri cukup untuk menopang kebutuhan warga,” jelasnya.
Baca Juga:DPRD Sumenep Gali Penanggulangan Kemiskinan di Banjarmasin
Reporter: Nasrullah
Editor: Fariz Fadhillah
