bakabar.com, SAMARINDA – Hari ini, Rabu, 9 Januari 2019, Provinsi Kalimantan Timur genap berusia 62 tahun. Di usianya yang semakin matang, Kaltim terus memoles diri dan berbenah. Momentum ini tepat untuk mengangkat Kaltim menjadi lebih baik ke depan.
Peringatan Hari Jadi Kaltim tahun ini menjadi momentum penting bagi Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang baru tiga bulan memimpin Kaltim, tepatnya sejak 1 Oktober 2018.
Duet pemimpin Bumi Etam ini hadir mengusung jargon baru dengan semangat perubahan besar, yakni "Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat".
Sebuah seruan yang dihadirkan demi membangkitkan kesadaran bersama seluruh rakyat menuju kedaulatan Kaltim yang lebih sejahtera.
Satu Visi Lima Misi
SERUAN ini kembali digaungkan Isran Noor di depan legislator Karang Paci pada Rapat Paripurna Ke-2 DPRD Kaltim Tahun 2019 Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kaltim, Selasa 8 Januari 2019.
Isran mengaitkan tema peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Timur tahun ini "Mewujudkan Kalimantan Timur yang Berdaulat untuk Indonesia yang Sejahtera" dengan Visi Kaltim Berdaulat 2018-2023.
Berdaulat yang dimaksudkan bukan dalam pengertian Kaltim ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena sesungguhnya Kaltim sangat ingin Indonesia sejahtera.
"Berdaulat itu bukan berarti kita ingin merdeka. Berdaulat yang kami maksudkan adalah selayaknya daerah penghasil menerima lebih besar sebagai daerah penerima resiko terbesar dari kerusakan dan bahaya eksploitasi sumber daya alam. Kami tidak ingin merdeka, karena Kaltim sangat cinta NKRI," ujar Isran dilansir laman resmi Pemprov Kaltim, hari ini.
Tema peringatan HUT Kaltim tahun ini merupakan perwujudan Visi Kaltim Berdaulat 2018-2023 yakni Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat dengan 5 misinya.
Mencakup kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya manusia, ekonomi kewilayahan dan kerakyatan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, pengelolaan sumber daya alam dan birokrasi yang profesional.
Gubernur Isran yang dalam rapat paripurna kemarin hadir bersama Wakil Gubernur Hadi Mulyadi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan rakyat Kaltim yang telah memberikan amanah kepada mereka berdua untuk memimpin Bumi Etam, Kalimantan Timur.
Dikatakan, perjalanan masih panjang dan tantangan ke depan pasti akan lebih berat. Isran berharap agar perjalanan selanjutnya bisa terus mendapat dukungan dan pengawalan dari wakil rakyat di Karang Paci, sehingga target dan sasaran pembangunan yang direncanakan tercapai dengan baik dan penuh berkah.
"Mari kerahkan segenap kemampuan dan potensi diri, bekerja produktif dan optimal, lalu berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT. Sesungguhnya kita hanya bisa berencana dan Tuhanlah yang akan menentukan. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Kalimantan Timur," ujar Isran mengakhiri.
Baca Juga:Kaltim Masih Bergantung Migas dan Batu Bara, Sampai Kapan?
Intinya, Mandiri Kelola SDA
Saat masa transisi lalu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 pun sudah melalui proses penyelarasan antara tim Pemprov Kaltim dan Tim Penyelaras Isran-Hadi.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Zairin Zain, inti dari Visi Kaltim Berdaulat 2018-2023 itu adalah bagaimana Kaltim bisa mandiri mengelola sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).
"Itu intinya. Kaltim berdaulat itu bukan Kaltim yang ingin merdeka atau ingin memisahkan diri dari NKRI, tetapi bagaimana SDA bisa dikelola dengan baik oleh daerah. Dan untuk itulah beliau akan berjuang," kata Zairin.
Menurutnya, Kaltim tidak ingin seluruh potensi sumber daya alam dikelola oleh pusat, harus ada yang dikelola pemerintah daerah. Bahkan jika memungkinkan, pengelolaan ekonomi dan SDA sepenuhnya harus dipercayakan kepada daerah.
Target Perjuangan untuk Kaltim Berdaulat di Antaranya yang dihimpun oleh media ini:
1. Kelanjutan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).
Proyek ini seluruhnya diserahkan kepada pemerintah pusat dan akan diselesaikan dengan dukungan BUMN dan bantuan loan China.
2. Perjuangan untuk keikutsertaan daerah dalam alih kelola blok-blok migas di daerah. Bukan hanya 'ikhlas' menerima participating interest 10 persen, tetapi menuntut persentase lebih besar 30 hingga 40 persen.
3. Menyelamatkan dan mengamankan royalti dan retribusi tambang batu bara yang masih banyak bocor, baik karena regulasi yang kurang menguntungkan daerah dan aksi nakal para pengusaha tambang yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
4. Memperjuangkan aliran dana dari potongan pajak ekspor CPO agar dikembalikan dan dikelola daerah.
Baca Juga:Optimalkan Hutan Rakyat, Pemerintah Bidik Tepi Jalan Samarinda-Balikpapan
Editor: Fariz Fadhillah
