bakabar.com, BANJARMASIN– Hasil produksi karet rakyat di Kalimantan Selatan kurang terjaga dengan baik berikut kualitas mutu bokar tersebut, lantaran minimnya keberadaan pabrik pengolahan karet.
Alhasil, produk karet asal Banua dianggap masih kalah bersaing di pasar internasional. Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel meminta pemerintah pusat melakukan percepatan pembangunan pabrik pengolahan karet menjadi barang setengah jadi.
“Oleh sebab itu, dalam kunjungan kerja ke luar daerah, 13 – 15 Desember 2018, kami akan menemui Direktorat Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia,” ujar anggota Komisi II DPRD Kalsel Danu Ismadi Saderi di Banjarmasin, tulis ANTARA, Rabu (12/12).
Dari pertemuan itu, mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru itu berharap terbangunnya pabrik karet dapat meningkatkan harga komoditas tersebut.
“Untuk menjaga atau peningkatan mutu bahan olah karet (Bokar) sehingga bisa bersaing dalam kancah perkaretan dunia internasional,” ujar wakil rakyat asal dapil Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut.
Danu mengatakan untuk menjaga mutu bokar dari karet rakyat di Kalsel baru satu Unit Pelaksana Pengolahan Bokar (UPPB) yang jalan/operasional yaitu di Kabupaten Banjar.
UPPB tersebut inisiatif masyarakat/petani karet itu sendiri dengan harapan mendapatkan bantuan pemerintah dalam permodalan.
Selain merupakan daerah agraris, Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare itu, juga terkenal sebagai penghasil karet sejak ratusan tahun silam.
Sebagai contoh di daerah hulu sungai atau “Banua Anam” Kalsel yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong banyak perkebunan karet rakyat.
Kemudian sejak 1970-an berkembang pola perkebunan besar karet, baik melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau PT Perkebunan Negara (PTPN) maupun swasta seperti terdapat di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Editor: Fariz Fadhillah
