bakabar.com, BANJARMASIN – Sepanjang 2018, Ombudsman Perwakilan Kalsel menerima ratusan laporan masyarakat yang dikategorikan sebagai maladministrasi. Dari ratusan berkas laporan, terkait pendaftaran Calon Pengawai Sipil Negeri (CPNS) dinilai paling dominan.
Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mengatakan, jumlah laporan yang masuk ke lembaganya tahun ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Tapi dalam menyangkut penerimaan sumber daya manusia terbanyak.
“Diluar dari laporan reguler 100 itu, ada 60 laporan terkait pelayanan CPNS. Masalahnya pun beragam, ada yang tidak sesuai persyaratan, ada yang tidak lulus karena kebijakanlah,” terangNoorhalis Majid.
Baca Juga :Imbas Penimbunan BBM Batola: Pertamina Stop Salurkan Solar Subsidi di Dua SPBU
Sedangkan dalam proses penanganan, ia mengakui adanya faktor jenjang waktu yang diterapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi kendala laporan tersebut tidak bisa diselesaikan.
Tapi, pihaknya terus mengkoordinasikan kepada BKD agar pelayanan CPNS yang Ombudsman terima bisa cepat terselesaikan.
Kendala lainnya, menyangkut detail peraturan Ombudsman terbaru dalam menangani laporan pelayanan tersebut. Karena, tahun ini berbeda daripada tahun sebelumnya.
“Detail karena ada peraturan baru, jadi lebih tersulit dalam penanganan kasus melanggar administrasi,” katanya.
Apabila masih tidak terselesaikan, maka katanya akan mengarah pemeriksaan ke Ombudsman pusat.
Baca Juga :Polsek Banjarbaru Barat Amankan Kawanan Pencuri Kabel
Reporter : Bahaudin Qusairi
Editor : Syarif
