Kebijakan efisiensi yang dilaksanakan pemerintah pusat itu memangkas anggaran perjalanan dinas di DPRD Palangka Raya hingga 50 persen.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Rusdiansyah (Foto: Antara)
DPRD meminta Wali Kota Palangka Raya segera memasukkan lima program tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemko Palangka Raya dan BPOM perlu memastikan makanan dan minuman yang dijual kepada masyarakat aman dan memenuhi standar kesehatan.
Sidak pasar selama bulan Ramadan mampu menjaga harga bahan pokok tetap stabil.
DPRD ingin memastikan meskipun terdampak efisiensi, pelayanan Disdukcapil tetap berjalan optimal.
Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya terpilih direncanakan pada 20 Februari 2025, secara serentak di Jakarta.
Dengan persiapan yang matang dari Pemerintah Kota Palangka Raya, maka ketika PPDB berbasis domisili diterapkan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
PENERTIBAN orang dalam gangguan jiwa di Kota Palangka Raya, beberapa waktu lalu.(Foto: palangkaraya.go.id)
Transparansi dan efisiensi dalam pelayanan pertanahan harus menjadi prioritas Pemerintah Kota Palangka Raya.
Setiap daerah harus sudah mencadangkan anggaran pada APBD 2025 untuk menjalankan program makan bergizi gratis.