bakabar.com, JAKARTA -Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menanggapi polemik wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang dianggap akan mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
"Jadi peran TNI-Polri yang salah di masa lalu disebut sebagai penyebab rusak dan hancurnya demokrasi di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kapan demokrasi tumbuh, ya pas reformasi. Sebelum reformasi ya demokrasi tidak tumbuh," kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur, Selasa (20/9).
Isnur memaparkan berdasarkan Pasal 2 TAP MPR No.VI/MPR/2000, TNI menjadi alat negara yang berperan untuk pertahanan. Sedangkan Kepolisian menjadi alat negara untuk memelihara keamanan.
Karena itu, kata Isnur, mengacu pada aturan tersebut ia menegaskan agar fungsi kedua alat negara tersebut tetap konsisten dilakukan. Sekaligus juga menolak adanya upaya mengembalikan peran TNI-Polri seperti di rezim Orde Baru.
"Ini isu yang sudah lama dan beberapa fraksi sudah menolak di DPR, ketika ide yang menyatukan kekuatan lama itu sempat dilahirkan dimasukan ke DPR," ujarnya.
Isnur mengamati wacana pembentukan DKN beserta mengembalikan peran TNI-Polri berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan yang berwatak investasi.
Bahkan ia melihat beberapa pelaku usaha menggerakan tentara dan polisi menjadi alat pemukul masyarakat. Cara tersebut dilakukan untuk menggusur sekaligus merampas tanah masyarakat.
"Watak kekuasaan sedemikian lupa menjaga investasi menjadi beking dalam banyak pembangunan kasus Wadas, di mana aparat begitu brutal menyerbu kampung demi alasan pembangunan," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan watak sentralistik kekuasaan menunjukan ke arah otoritarian dengan ciri satu komando. Situasi tersebut dianggapnya dapat membahayakan demokrasi yang tidak bebas dalam ranah kebijakan.
"Peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari kita hadapi seperti demonstrasi seperti dipukul dengan masif. Pengusiran yang dijaga dengan aparat yang begitu represif itu adalah dampak dari kebijakan ini," pungkasnya.
