bakabar.com, BANJARBARU – Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, KH Ma’ruf Amin memastikan 12 provinsi akan menjadi prioritas penanganan stunting.
Hal itu disampaikan Ma’ruf dalam rapat koordinasi dengan 12 pimpinan daerah, termasuk Kalsel di Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (4/8).
Ia ingin memastikan program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas dapat dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi, serta berkualitas sehingga target prevalensi 14 persen pada tahun 2024 tercapai.
Karenanya, Wapres meminta agar praktik itu terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya di daerah. “Oleh karena itu, para gubernur harus fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang masih rendah cakupannya,” ujarnya.
Termasuk untuk meningkatkan kepemilikan jaminan kesehatan terutama bagi keluarga miskin, penggunaan alat KB modern, konsumsi TTD, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Yang keseluruhannya mempunyai pengaruh besar dalam penurunan prevalensi stunting,” katanya.
Kedua, ia meminta agar inovasi baik yang sudah dilakukan oleh daerah terus dilanjutkan dan dipertajam agar tepat sasaran serta memiliki daerah cakupan yang luas.
Sehingga, hasilnya betul-betul dapat terlihat dan dirasakan oleh keluarga berisiko stunting, serta agar dapat fokus pada intervensi yang masih rendah cakupannya.
Ketiga, sistem perencanaan serta penganggaran disusun berdasar bukti dan data, sehingga benar-benar dapat menyasar permasalahan yang dihadapi.
Keempat, perlu dilakukannya pemanfaatan secara optimal terhadap anggaran yang sudah dialokasikan baik melalui kementerian dan lembaga.
“Maupun melalui transfer ke daerah khususnya Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa, serta yang telah dialokasikan dalam APBD dan APBDesa untuk mendukung percepatan penurunan stunting,” imbuhnya.
Kelima, perbaikan pelaksanaan pendampingan masyarakat di lapangan melalui penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan untuk bersinergi dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu.
Karena, menurutnya upaya percepatan penurunan stunting memerlukan konvergensi antarprogram dan antarpelaku.
“Jadi para gubernur harus memberikan dukungan dan fasilitas kepada TPK, KPM, dan kader Posyandu agar dapat bekerja lebih baik,” paparnya.
Keenam, perbaikan kualitas data mulai dari tingkat lapangan perlu segera dilakukan. Hal itu dapat dilakukan antara lain melalui proses melengkapi peralatan pemantauan tumbuh kembang anak di setiap Posyandu.
Lalu penguatan tenaga pendamping lapangan dalam melakukan pemantauan pertumbuhan sehingga hasil pengukuran serta pengelolaan data menjadi lebih akurat.
Selain itu, juga perlu dilakukannya pengintegrasian berbagai sistem pendataan dan pelaporan yang saat ini tersebar di kementerian/lembaga, untuk dimanfaatkan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga pusat.
Ketujuh, Ma’ruf meminta agar kerja sama dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah terus ditingkatkan, baik dari perguruan tinggi dan lembaga riset, kalangan swasta dan filantropi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat.
“Maupun lembaga mitra pembangunan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerahnya masing-masing,” tandasnya.
Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin kemudian merespons instruksi wapres. Ia menyampaikan berbagai upaya percepatan penanganan stunting di Banua.
“Salah satunya dengan pemberiaan susu formula untuk balita, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita,” ringkas Muhidin.
