bakabar.com, BANJARMASIN - Video Direktur Jenderal (Dirjen Pajak), Suryo Utomo sedang mengendarai motor gede (moge) dengan klub motor bernama Belasting Rijder yang diketahui anggotanya berisikan jajaran para pegawai pajak, mendadak viral di media sosial.
Dalam postingan di kanal YouTube Belasting Rijder tiga tahun yang lalu, Suryo Utomo tampak menaiki moge bersama pejabat Ditjen Pajak lainnya.
"Selamat pagi teman-teman semua selamat ulang tahun yang pertama, jaga kebersamaan jangan terlalu eksklusif," demikian pernyataan Suryo dalam penggalan video yang dikutip Minggu (26/2).
Namun rupanya kabar tersebut sampai ke telinga Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Bahkan usai viralnya kabar mengenai Suryo Utomo mengendarai moge, Sri Mulyani langsung memerintahkan agar Belasting Ridjer dibubarkan.
Memang Sri Mulyani kini begitu sensitif terkait fenomena gaya hidup mewah pegawai pajak. Hal ini juga berbuntut pada kasus penganiyaan oleh anak pejabat Ditjen Pajak (DJP), Mario Dandy Satrio (20), yang kemudian merambat ke gaya hidup mewah.
"Beberapa hari ini beredar di berbagai media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai motor gede (moge) bersama klub Belasting Rijder DJP yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar," tulis Sri Mulyani di akun Instagramnya, Minggu (26/2).
"Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebagai berikut. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN," sambungnya.
Tidak sampai di situ, ia juga memerintahkan agar klub motor Belasting Rijder dibubarkan karena terindikasi menjadi cerminan gaya hidup berlebihan beberapa pegawai pajak.
"Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," tegas Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, meski moge maupun aset lainnya didapatkan dengan cara yang halal sekalipun, sebagai PNS DJP, sebaiknya hal-hal berbau mewah tersebut tak dipertontonkan ke masyarakat yang jadi pembayar pajak.
"Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat/pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik," tandasnya.
