bakabar.com, BANJARMASIN – Aksi unjuk rasa (unras) akan mewarnai kedatangan Presiden Joko Widodo di Banjarmasin, Kamis (21/10).
Rencananya penyampaian aspirasi oleh massa gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan dilakukan di depan DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah.
Flyer pemberitahuan rencana aksi sudah menyebar luas di media sosial. Penyampaian aspirasi bertepatan dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di bawah Kabinet Indonesia Maju.
"Selamat datang di Bumi Lambung Mangkurat, Presiden Jokowi. Janjimu kami ingat, kami tagih sampai dapat," demikian kalimat dalam poster seruan tersebut.
Polda Kalsel memastikan telah mengetahui rencana unjuk rasa tersebut.
Kepala Biro Ops Kombes Pol Moch Noor Subchan bilang pengamanan ketat bakal dilakukan agar unras tak melebar.
“Antisipasi sudah disiapkan,” ujar Subchan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (20/10) petang.
Subchan bilang Polri telah menyiapkan sebanyak 1.628 personel untuk pengamanan kedatangan RI-1 ke Kalsel. Mereka terdiri dari personel Polda maupun Polres jajaran.
“Total ada 1.648 personel Polri. Dari Polda dan jajaran,” imbuhnya.
Agenda Lengkap Jokowi di Kalsel, Ke Jhonlin Pakai Super Puma hingga Vaksinasi Serentak
Penelusuran media ini, aksi unjuk rasa oleh BEM bertepatan dengan momentum kedatangan Presiden Joko Widodo ke Banjarmasin dipastikan hanya kebetulan.
Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Zikri Nur Abadi menyebut aksi besok sebagai bentuk refleksi dua tahun Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Kemudian, unjuk rasa tersebut bukan hanya digelar di Banjarmasin, melainkan serentak di Tanah Air.
"Harusnya 20 Oktober 2021 [hari ini], tapi karena terbentur tanggal merah, makanya diundur jadi besok. Jadi ini bukan aksi menunggu presiden datang ke Banjarmasin," ucapnya saat dihubungi bakabar.com, Rabu (20/10) malam.
Dalam catatan BEM se-Kalsel, banyak evaluasi yang harus dilakukan selama kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf dua tahun terakhir.
"Di daerah misalnya seperti masalah pertambangan dan nasional itu ada isu HAM (Hak Asasi Manusia). Sebenarnya banyak, tapi kita tidak bisa buka semua dulu," ujarnya.
Aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Kalsel nanti juga tidak jauh berbeda dari sebelumnya. BEM se-Kalsel bakal membawa sejumlah tuntutan dan harus ditandatangani oleh pejabat berwenang.
Lantas, bagaimana jika pejabat yang bersangkutan tidak ada di tempat mengingat mayoritas pejabat bakal terpusat di lokasi peresmian Jembatan Sei Alalak?
"Ini hal yang menjadi kegelisahan. Kenapa harus beramai-ramai meresmikan jembatan itu. Kenapa tidak berbondong-bondong memenuhi tuntutan dari masyarakat," pungkasnya.
