bakabar.com, JAKARTA - Founder dan Chief Executive Officer CISDI, Diah Satyani Saminarsih menjelaskan transformasi tata kelola kesehatan global dan teknologi kesehatan dapat terwujud melalui empat kebijakan strategis.
"Pertama, dibutuhkan aksi yang beyond showcase. Artinya, posisi Indonesia dalam diplomasi kesehatan, semestinya dapat melampaui posisi kepemimpinannya di tingkat global," kata Diah saat memaparkan dokumen kebijakan kesehatan di Jakarta Selatan, Rabu (22/2).
Baca Juga: Kesehatan Jadi Politis, Kelompok Rentan Sulit Dapat Akses Layak
Diah menerangkan bahwa objektif dari kepemimpinan tersebut sudah jelas untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Kedua, kata Diah, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor yang kuat.
"Khususnya antara Kemenkes RI, Kemenkeu RI, Kemenlu RI, dan Bappenas agar perencanaan, penyusunan indikator, hingga pelaksanaan diplomasi kesehatan Indonesia dalam arena multilateral sesuai dengan prioritas pembangunan nasional," terangnya.
Ketiga, lanjut Diah, yakni peningkatan kualitas tata kelola pembiayaan kesehatan global berdasarkan pada pengukuran dampak terhadap sistem kesehatan.
"Selain itu, diperlukan skema country coordinating mechanism agar penyusunan prioritas di dalam negeri berdasarkan prinsip inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan," ujar Diah.
Baca Juga: Menteri Kesehatan Ibaratkan Stunting dengan Kanker: Susah Sekali Diperbaiki
Keempat, penyelarasan pandemic treaty dengan hak kekayaan intelektual untuk memperkuat posisi teknologi kesehatan (vaksin, obat-obatan, dll.) sebagai barang publik disertai penyelarasan pandemic treaty dengan fasilitas pembiayaan kesehatan global.
"Ini untuk memastikan komitmen berkelanjutan investasi teknologi kesehatan hingga di tingkat nasional," jelasnya.
Pihaknya juga meyakini bahwa sistem kesehatan yang adil, setara, berkualitas, efisien, dan resilien hanya dapat terwujud melalui kebijakan tata kelola (governance), pembiayaan kesehatan (health financing), dan pelayanan kesehatan (service delivery).
