bakabar.com, BANJARMASIN – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel 2022 hanya 1,01 persen, mendapat penolakan dari Aliansi Pekerja Buruh Banua.
Jika dihitung-hitung, total UMP 2022 menjadi Rp 2.906.473,32 alias hanya naik sekitar Rp29 ribu dari tahun ini.
Kenaikan yang dihitung tidak sampai seribu rupiah per hari ini dinilai tidak manusiawi.
"Baya (cuma) parkir nombok. Beli kopi aja hanya dapat sepertiga gelas," kata Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel, Yoeyoen Indharto kepada bakabar.com, Senin (27/11).
Yoeyoen menilai kenaikan 1,01 persen ini sangat tidak masuk akal. Sebab menurutnya, angka tersebut masih di bawah tingkat inflasi Kalsel sekarang yang tercatat sebesar 2,02 persen.
Oleh karenanya, meski UMP Kalsel sudah disahkan Gubernur Sahbirin Noor, Yoeyoen meminta Pemprov untuk menganulir keputusan tersebut.
"Beberapa tahun lalu itu pernah juga dianulir di Kalsel, sekarang kenapa tidak?," ujarnya.
Toh, menurutnya jika memang mentok di angka 1,01 persen mending UMP Kalsel 2022 tak dinaikan sama sekali.
Tapi dengan catatan seluruh harga bahan pokok dan kebutuhan primer juga tidak dinaikan.
"Sekarang kita tantang balik, pemerintah berani gak?," katanya.
Yoeyoen bilang pandemi jangan melulu dijadikan alasan oleh pemerintah atau pun sejumlah pengusaha. Faktanya, kata dia, masih banyak sektor usaha yang meraup keuntungan.
"Banyak juga pengusaha-pengusaha yang mau menaikan hingga 6 persen," ujarnya.
Rencananya kaum buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 25 November 2021 mendatang untuk menolak kenaikan UMP secuil.
Informasinya, aksi bukan hanya digelar di Kalsel, melainkan juga di sejumlah daerah di Indonesia. "Kaum buruh akan terus melawan penindasan," pungkasnya.
