bakabar.com, BANJARMASIN – Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kalsel, Jl Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Rabu (21/9).
Buruh menuntut pemerintah agar membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM, menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2023, mencabut UU Omnibuslaw dan menurunkan harga kebutuhan pokok.
Unjuk rasa buruh berasal dari gabungan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMI) ini dikawal ratusan personel polisi. Mereka mendesak bertemu Ketua DPRD Kalsel H Supian HK.
“Bukan ketua komisi atau anggota dewan yang kami inginkan, kami ingin ketemu ketua dewan, kami akan tetap menggelar aksi sampai ketua dewan yang datang,” kata Ketua KSPSI Sumarlan di atas mobil komando buruh.
Bukan tanpa alasan, pengurangan subsisi BBM oleh pemerintah berpengaruh serius pada kebutuhan masyarakat.
Harga-harga kebutuhan pokok naik setelah kebijakan itu diambil. Di sisi lain, standar gaji para buruh masih sama, hal itu bakal memicu menurutnya kesejahteraan masyarakat.
“Kami minta UMP Kalimantan Selatan naik 13- 15 persen. Dan turunkan harga kebutuhan pokok khusunya pangan,” sambungnya.
Tak lama setelah itu, Supian HK akhirnya mau menemui massa. Supian mengatakan siap memberikan ruang untuk para buruh menyampaikan aspirasi mereka.
“Yang pasti kalau setuju, kami setuju menolak kenaikkan BBM, kami siap tandatangani kesepakatan,” kata Supian.
Ia jua mengundang para buruh untuk audiensi mengenai hal tersebut.
Sekadar catatan, berdasarkan keputusan Gubernur Kalsel nomor 184.44/0741/KUM/2021 tentang penetapan UMP Kalsel Tahun 2022 naik menjadi Rp2.906.473,32.
