bakabar.com, JAKARTA – Sekretaris Eksekutif Tim Percepatan Penghapusan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mengungkapkan tujuan penyaluran subsidi LPG untuk nelayan masih belum fokus.
Hal itu menjadi kendala, sementara pemerintah ingin memastikan subsidi LPG yang diberikan kepada nelayan lebih tepat sasaran.
“Karena ada kaitannya secara langsung dengan nelayan, maka harus dipilih kemana tujuan dari subsidi tersebut,” ujar Suprayoga dalam diskusi publik Subsidi Energi dan Kemiskinan yang dipantau secara virtual, Rabu (8/3).
Pemerintah menurut Suprayoga dapat memilih satu di antara dua tujuan terkait dengan subsidi bagi nelayan. Pertama, untuk tujuan peningkatan produktivitas dan kedua untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Baca Juga: Dua Hari Hilang, Pencarian Nelayan Karang Payau Kotabaru Terus Dilanjutkan
“Dua hal yang tidak bisa dijalankan secara bersamaan, jadi harus ada fokus dalam hal ini,” terangnya.
Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, maka subsidi dapat diberikan kepada nelayan tanpa memandang tingkat kesejahteraannya.
Namun jika subsidi bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, maka perlu adanya peningkatan terkait data terpadu untuk penggolongan tingkat kesejahteraan nelayan.
Menindaklanjuti persoalan ketersedian informasi tingkat kesejahteraan nelayan, saat ini telah disiapkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Baca Juga: Kronologis Lengkap Lenyapnya Nelayan di Muara Kotabaru
“Dalam data P3KE terdapat variabel pekerjaan untuk nelayan, tapi belum ada terkait jenis kapal yang dimiliki,” ungkap Suprayoga.
Berdasarkan data di P3KE, informasi tersebut hanya menyediakan jenis pekerjaan dari penerima bantuan. Kendati demikian, hal itu dianggap cukup untuk mengidentifikasi golongan dari penerima bantuan.
“Jadi kita sudah bisa mengidentifikasi jumlah nelayan, terutama untuk golongan pada Desil 1 yang ada di kabupaten,” pungkasnya.
