bakabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bakal menagih komitmen PT. Silo Group membangun Jembatan Pulau Laut.
Itu sebagai konsekuensi atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan perseroan tersebut atas izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) di sana.
Adapun yang terbaru, Pemprov Kalsel telah mengusulkan megaproyek senilai Rp3,5 triliun itu masuk dalam Pembangunan Strategis Nasional (PSN) di Pemerintah Pusat.
“Kami bersama Dinas PUPR Kalsel telah berangkat ke Balikpapan bertemu dengan Menteri Bappenas RI. Kita sudah usulkan beberapa program sebagai PSN,” ucap Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira kepada bakabar.com, Senin siang.
Pemprov Kalsel, kata dia, akan terus komitmen memperjuangkan pembangunan jembatan yang digadang-gadang lebih panjang dari Jembatan Suramadu itu.
Sebelumnya megaproyek ini merupakan satu dari puluhan program yang telah diusulkan agar masukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2019-2024 mendatang.
“Kita juga akan mencari bantuan dari pihak ketiga,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalsel, Roy Rozali Anwar mengatakan jembatan dengan panjang sekira 3,750 Kilometer itu ditargetkan selesai kurang lebih 3 tahun ke depan.
“Pastinya menggunakan APBD Kalsel dan APBN. Semoga lebih cepat selesai. Kita targetkan selama 3 tahun ke depan,” tegasnya.
Apabila PT. Silo Group mengingkari komitmen, Roy menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam memberikan penilaian.
Sejauh ini, Dinas PUPR Kalsel ikut serta membantu secara teknis. Kemudian, akan dilakukan audit dari lembaga independen.
“Semoga cepat selesai, sesuai dengan rencana desain awal,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, megaproyek Rp3,5 triliun itu sempat dicoret Presiden Joko Widodo sebagai PSN.
Demi mewujudkan jembatan Pulau Laut, Pemkab Kotabaru-Tanah Bumbu berhasil mengumpulkan Rp250 Miliar. Ditambah, dana dari Pemprov Kalsel sekira Rp500 Miliar.
Diwartakan sebelumnya, jembatan akan dibangun di Kabupaten Kotabaru, yakni, Tarjun-Stagen, dengan menggunakan dana kompensasi dari perusahaan tambang bijih besi dan batu bara Group PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO), yaitu sekitar Rp 700 miliar.
Belakangan rencana tersebut batal karena pemerintah pusat tidak mengeluarkan izin penggunaan kawasan hutan cagar alam untuk lokasi jembatan.
Sehingga rencana lokasi jembatan digeser ke Tanah Merah, Kabupaten Tanah Bumbu, dan satu lagi di sekitar Tanjung Serdang, Kabupaten Kotabaru.
Proyek pembangunan jembatan sepanjang 6,5 Km itu masih terkendala masalah teknis. Proyek sudah memasuki bentang panjang utama namun harus melewati rekomendasi dari Komisi Jembatan Panjang Nasional.
Baca Juga: Silo Grup Menang, Walhi Kecewa Pulau Laut Terancam Tambang
Baca Juga: Silo Grup Menang, Pemprov Kalsel Legowo, Pulau Laut Kian Terancam
Baca Juga: Kadishut Kalsel Kunjungi PT Inhutani II HTI Pulau Laut
Baca Juga: Jembatan Pulau Laut Diusulkan Masuk PSN Usai Pilpres
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah
