Pemkab HSS

Tim Penilai Bappenas RI Sambangi Hulu Sungai Selatan

Tim penilai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) menyambangi Kabupaten HSS.

Featured-Image
Bupati HSS bersama Tim penilai Bappenas RI saat melihat inovasi padi apung di Daha Utara. Foto: Prokopim Setda HSS

bakabar.com, KANDANGAN - Tim penilai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) menyambangi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Tim penilai independent (TPI) dan tim penilai utama (TPU) Bappenas RI tersebut melaksanakan penilaian tahap III verifikasi tingkat kabupaten atas Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 di Desa Hamayung Daha Utara.

Tim penilai memastikan dan mengkaji lebih dalam sekaligus melihat secara nyata kondisi di lapangan terkait informasi yang diperoleh dari stakeholder pada saat melakukan focus group discussion (FGD) beberapa waktu kemarin. 

Rudiarto Sumarwono selaku TPI mengatakan pihaknya meninjau langsung berbagai inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS.

"Kami ingin melihat apakah inovasi-inovasi tersebut memang memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang menjadi pusat pelayanan dari pemerintahan," katanya.

Salah satu inovasi yang dilihat tim penilai Bappenas RI yakni padi apung dari Dinas Pertanian HSS di kawasan rawa Desa Hamayung Daha Utara.

Menurut tim penilai, Robert Endi Jaweng bahwa inovasi tersebut menandai negara hadir dalam kehidupan masyarakat terutama ketika mengalami tantangan luar biasa seperti penduduk Daha yang tinggal di kawasan rawa.

"Kami sangat mengapresiasi pemerintah sungguh hadir ketika justru masyarakat mungkin mulai pasrah terhadap situasi yang ada atau mungkin tidak punya jalan keluar untuk menghadapi tantangan seperti ini," bebernya.

Sementara itu, Bupati HSS Achmad Fikry mengatakan bahwa padi apung tidak hanya sekedar bicara produksi tetapi alternatif bagi masyarakat agar tidak pasrah akan keadaan.

"Dukungan pemerintah provinsi sangat luar biasa kepada Pemkab HSS sehingga kita ingin memperluas padi apung ini karena beberapa kecamatan memiliki lahan yang sama," tutur Bupati Achmad Fikry.

Pemerintah daerah terus mendorong masyarakat supaya bisa memilih alternatif yang diberikan dengan mengembangkan bidang pertanian padi apung menggunakan dana desa maupun kredit usaha rakyat.

"Kita akan membantu mengelola juga. Pada saat sudah yakin, kalau mereka butuh modal kita akan gunakan dana KUR yang ada di perbankan daerah," pungkas Bupati Achmad Fikry.

Tim penilai dari Bappenas RI bersama Bupati Achmad Fikry melihat budidaya tanaman padi apung. Foto-Prokopim Setda HSS

Editor


Komentar
Banner
Banner