bakabar.com, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM RI berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, LKPP dan Kadin menggelar Temu Bisnis Tahap VI yang diintegrasikan dengan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di Jakarta International Expo, 3-5 Agustus 2023.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam pembukaan Temu Bisnis Tahap Keenam meyakini kegiatan itu akan meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI pada tahun ini menjadi perhatian khusus Yasonna, karena ada misi baru yang sedang digagas. "Kita memiliki misi yang tidak terdapat pada Temu Bisnis sebelumnya," ujar Yasonna saat pembukaan di JIEXPO Kemayoran, Kamis (3/8).
Baca Juga: Dukung Ekonomi Nasional, Menkumham: Konsisten Lewat Penggunaan PDN
Pada misi tahun itu, terang Yassona, pihaknya akan menerapkan penggunaan kartu kredit pemerintah domestik dan kebijakan reward and punishment.
Penerapan kebijakan itu meliputi target pagu anggaran belanja barang dan jasa produk dalam negeri. Kemudian kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN yang tidak sesuai target akan dikenakan punishment.
"Target maksimal belanja sebesar 95% atau minimal 1171 untuk Produk Dalam," tegasnya.
Baca Juga: Kartu Kredit Pemerintah, Menkeu: Capai Rp 427 Miliar per Triwulan II
Menurutnya, misi itu dapat memberikan kemudahan dari sisi bertransaksi serta memberikan dorongan bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah serta BUMN untuk terus berkomitmen meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
"Ini dapat mensukseskan program peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)," jelas Menteri Hukum dan HAM.
Sekedar informasi, program P3DN adalah upaya pemerintah untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat aksi afirmasi belanja PDN serta mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
