bakabar.com, MARABAHAN - Untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemkab Barito Kuala (Batola) menekan Perjanjian Kerja (PK), Senin (3/2).
Penandatanganan PK dilakukan di hadapan Penjabat Bupati Dinansyah oleh sekretaris daerah, staf ahli bupati, 19 kepala dinas, sekretaris DPRD, 8 instansi dan 17 camat.
Adapun penandatanganan PK adalah kesepakatan antara pimpinan unit kerja teratas dengan pimpinan unit kerja yang lebih rendah. Juga berisi penugasan dan indikator kinerja.
"Diharapkan penandatanganan PK membuat semua SKPD melaksanakan tugas dengan baik, dan mampu mencapai kinerja sesuai target yang telah ditetapkan," papar Dinansyah.
"Diminta seluruh OPD melakukan evaluasi dan pembenahan atas pelaksanaan kegiatan 2024, serta terus berkerja sama dan berkomitmen dalam menjalankan tugas," imbuhnya.
Penandatanganan PK sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bikrokasi Nomor 53 Tahun 2014.
"Setelah PK ditandatangani, semua kepala SKPD harus menjalankan dan mendukung kegiatan yang berkaitan dengan prioritas nasional, provinsi, maupun daerah," tambah Munadi, Kepala Bappelitbang Batola.
"Selain landangan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran, PK juga menjadi bahan laporan dan evaluasi kinerja yang sudah dijalankan," imbuhnya.
Bappelitbang Batola sendiri sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Selatan untuk mereplikasi aplikasi raport yang sudah dijalankan di beberapa kabupaten/kota.
"Batola belum menerapkan aplikasi tersebut, karena terkendala sumber daya manusia. Namun aplikasi ini akan diuji coba setelah bupati terpilih di Batola dilantik," tambah Fahrurrijal, Kabid Perencanaan Pembangunan Daerah Bappelitbang Batola.
"Sebenarnya dalam lingkup Bappelitbang Batola, aplikasi itu sudah diterapkan dalam dua tahun belakangan. Ini pula yang dijadikan bahan evaluasi sebagai dasar perencanaan selanjutnya," tutupnya.
