bakabar.com, BANJAR - Banjir tahunan kembali jadi ancaman serius bagi petani di Kabupaten Banjar. Di tengah ancaman gagal panen, pemerintah daerah memutar otak agar produksi padi tetap terjaga.
Banjir yang rutin melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar membuat petani harus beradaptasi dengan kondisi yang tak menentu. Tak sedikit lahan pertanian terdampak hingga berujung gagal panen.
Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Banjar, Warsita, mengatakan pihaknya terus mendorong percepatan tanam di daerah yang mulai surut. Hal ini disampaikan saat Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Gambut, Senin (30/3).
“Untuk wilayah yang airnya sudah surut, kita dorong segera tanam. Sebagian petani juga sudah mulai semai,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah perubahan musim yang sulit diprediksi. Curah hujan yang datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama menyebabkan pola tanam ikut bergeser.
“Seharusnya Maret sudah mulai tanam, tapi mundur ke April karena hujan masih tinggi,” jelasnya.
Sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar pun dipetakan sebagai daerah rawan banjir, khususnya yang berada di sekitar aliran Sungai Martapura, seperti Martapura Barat, Martapura Timur, Sungai Tabuk, hingga Martapura Kota.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pertanian menjalankan program sekolah iklim untuk membantu petani menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi cuaca.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap optimistis produksi padi bisa meningkat. Pada periode 2024 ke 2025, tercatat ada kenaikan produksi hampir 10 ribu ton.
“Kami optimistis bisa terus meningkat, apalagi dengan optimalisasi lahan dan perubahan pola tanam dari padi lokal ke varietas unggul,” katanya.
Ia menyebut perubahan ke padi unggul mampu mendongkrak hasil panen hingga dua kali lipat.
Sebagai daerah lumbung pangan kedua di Kalimantan Selatan (Kalsel) setelah Barito Kuala (Batola), Kabupaten Banjar terus berupaya menjaga produktivitas di tengah ancaman bencana.
Wasita menyebut dalam forum Musrenbang Kecamatan, sejumlah petani juga mengusulkan pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah distribusi hasil panen. Namun, realisasi program tersebut masih bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Memang ada pemangkasan anggaran, jadi tidak semua usulan bisa terakomodasi. Tapi kami juga akan mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi,” pungkasnya.
