bakabar.com, BANJARBARU - Pemkab Banjar mulai pasang “alarm dini” untuk mencegah konflik sosial. Lewat peningkatan kapasitas intelijen, berbagai potensi gangguan seperti hoaks hingga gesekan masyarakat diantisipasi sejak awal.
Kegiatan yang digelar Badan Kesbangpol Banjar di Banjarbaru, Rabu (6/5/2026), melibatkan berbagai unsur mulai dari FKUB, FKDM, aparat keamanan, hingga organisasi masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banjar, Rakhmat Dhany, mengatakan situasi saat ini bergerak dinamis. Selain kemajuan, ada potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang perlu diwaspadai.
“Hoaks, provokasi di media sosial, hingga gesekan sosial bisa berkembang jadi konflik jika tidak diantisipasi,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkab Banjar sudah memiliki payung hukum melalui Perbup Nomor 5 Tahun 2024 tentang kewaspadaan dini masyarakat. Regulasi itu menegaskan pentingnya peran intelijen, mulai dari deteksi hingga penanganan awal.
Namun, ia menekankan pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Sinergi lintas sektor, termasuk TNI, Polri, BIN, dan masyarakat sangat dibutuhkan.
“Dengan deteksi dini yang baik, kita bisa cegah lebih awal dan menjaga daerah tetap kondusif,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Banjar Tofik Norman Hidayat menyebut kegiatan ini menyasar ormas dengan basis massa besar agar ikut aktif dalam deteksi dini.
Ia mengungkap sejumlah potensi kerawanan di Banjar, seperti penyebaran hoaks, radikalisme, konflik berbasis agama, hingga peredaran narkoba.
“Pernah ada gesekan terkait pendirian tempat ibadah pada 2025, dan kasus narkoba juga jadi perhatian,” ungkapnya.
Menjelang agenda politik seperti pemilihan kepala desa, potensi konflik juga dinilai meningkat. Karena itu, kolaborasi semua pihak dinilai krusial untuk menjaga stabilitas daerah.
