bakabar.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh hanya 4,8 persen pada 2024. Namun lebih rendah dari target pemerintah.
Proyeksi Indef tersebut sedikit lebih rendah. Dari asumsi makro dalam APBN 2024. Yang sebesar 5,2 persen.
“Kalau hitung-hitungan Indef ekonomi 2024 ini tidak setinggi dari asumsi makro, karena tantangannya cukup pelik dan banyak,” kata Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024 di Jakarta, Rabu (6/12).
Baca Juga: INDEF Ragukan Pola Kemitraan Dapat Menarik Investor Asing
Kendati demikian Eko menyebut pertumbuhan sebesar 4,8 persen bukanlah hal buruk. Lebih rendahnya pertumbuhan lebih karena pertumbuhan ekonomi global yang bergerak melambat. Imbas krisis geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta Israel dan Palestina masih akan berlanjut pada 2024.
"Tapi apakah 4,8 persen itu buruk? Bagi kita tidak terlalu buruk. Karena pertumbuhan ekonomi globalnya saja diprediksi 2,8 persen, kita hampir 2 kali level global, tidak resesi juga tapi tidak terakselerasi,” kata Eko.
Baca Juga: Megawati Bersuara, INDEF: Sinyal Pecah Kongsi PDIP dan Jokowi
Penting untuk tahu. Pada 2024 upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dari sisi fiskal juga dinilai takkan maksimal. Itu mengingat pola penyerapan anggaran yang selalu menumpuk di akhir kuartal IV.
Di samping itu, Eko memperkirakan daya beli masyarakat bakal tertekan. Pertumbuhan kredit ke sektor riil termoderasi. Sebab pengaruh suku bunga acuan Bank Indonesia yang masih tinggi. Dan windfall imbas kenaikan harga komoditas akan berakhir.
"Catatan lainnya adalah kemewahan windfall peningkatan harga komoditas itu tahun depan tidak kita rasakan lagi," kata Eko.
Baca Juga: INDEF Minta Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Pertanian
Inflasi pada 2024 diperkirakan akan mencapai 3,2 persen atau di atas asumsi makro APBN 2024 yang sebesar 2,8 persen. Terutama disumbang oleh kenaikan harga volatile food.
Sedangkan menurut Eko permintaan pangan pada 2024 akan meningkat karena penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu.
"Produksi pangan juga berisiko menurun lantaran pengaruh cuaca dan menurunnya kredit kepada pelaku usaha di sektor pangan," tandas dia.
