bakabar.com, BATULICIN – Bupati Zairullah Azhar kian percaya diri Tanah Bumbu mampu menyangga kebutuhan pangan ibu kota negara (IKN) di Penajam.
Kendati begitu, swasembada pangan melalui pembangunan bendungan saja dinilai tak cukup.
Jarak Tanah Bumbu ke Penajam berkisar 9 jam atau sekitar 400 kilometer. Ketua DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalsel, Dwi Putra Kurniawan bilang menjadikan Tanah Bumbu sebagai penyangga IKN bukanlah misi mustahil, sekalipun selama ini lebih dikenal sebagai daerah penghasil batu bara.
“Semua daerah sekitar kawasan IKN berpeluang untuk jadi lumbung pangan IKN,” ujar Dwi, dihubungi bakabar.com, Selasa malam (8/2).
Namun ada tapinya. Dwi menggarisbawahi hanya daerah yang paling serius dan ramah lingkungan akan mampu memproduksi serta menyuplai kebutuhan pangan IKN baru.
“Saat ini kami juga mempertanyakan mengapa produksi padi Tanah Bumbu bisa turun,” ujar Dwi.
Ya, produksi padi di Tanah Bumbu menurun pada 2021 dibanding 2020, sekalipun luas tanamnya terus meningkat.
Luas lahan pangan berkelanjutan di Tanah Bumbu mencapai 16.535 hektare. Pada 2020, luas tanam padi sawah di seluruh wilayah Tanah Bumbu hanya mencapai 22.343 hektare. Sementara hasil produksinya mencapai 101.288 ton atau sekitar 4,5 ton/hektare.
Setahun kemudian, luas tanam padi di Tanah Bumbu naik tipis menjadi 20.341 hektare. Namun, moncernya luasan tanam petani itu tak diriingi peningkatan hasil produksi padi yang turun menjadi 84.293 ton.
Penurunan produksi, Dwi melihat tak lepas dari faktor perubahan iklim. Serta bencana ekologis banjir yang ikut menerjang Tanah Bumbu.
“Secara umum, ini juga yang membuat hasil pertanian pangan Kalsel menurun,” ujar Dwi.
Tingginya tingkat kegagalan panen para petani Kalsel, menurut Dwi harus diperhatikan. Dan segera dicarikan solusinya secara permanen.
Mendukung swasembada pangan IKN tak cukup hanya dengan membangun bendungan. Menurut Dwi, sumber masalah paling krusial saat ini adalah distribusi lahan untuk petani.
“Seharusnya ini yang diselesaikan dulu, program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) merupakan pondasi pertanian pangan,” tutur Dwi.
Program TORA Kalsel, kata Dwi, menjadi salah satu konsentrasi SPI saat ini lantaran minimnya hasil.
“Bahkan nihil hasil. Bagaimana kita mau bicara serius membangun sektor pertanian?” ujar Dwi.
Belum lagi, sambung Dwi, lemahnya penerapan UU Nomor 41 tahun 2009, dan UU Nomor 19/2013 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan perlindungan-pemberdayaan petani.
Pemprov Kalsel memang memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang LP2B. Tapi menurut Dwi semua itu belum dijalankan maksimal, terlebih hal pemetaannya.
“Peta yang ada tidak serius dibuat dan dijalankan sehingga ancaman alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan terus terjadi sampai saat ini,” jelasnya.
“Ambil contoh alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Banjar seperti daerah Gambut yang kini menjadi kawasan industri, gudang, perumahan, ruko dsb,” sambung Dwi.
Meningkatkan produksi pangan dan berpihak pada petani, saran Dwi, jangan hanya berhenti pada retorika pemerintah saja.
“Jika serius bernegara, dan berpihak pada sektor pertanian, jalankan aturannya. Lindungi hak-hak petani dan keluarganya,” pungkas Dwi.
Diwartakan sebelumnya, Bupati Zairullah memastikan Tanah Bumbu siap menjadi penyangga pangan IKN di Penajam.
“Tanah Bumbu kaya akan sumber daya alam, baik di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan,” ujar Zairullah , Selasa (8/2), dikutip bakabar.com dari Antara.
Namun, Zairullah tak menyebut alasan mengapa produksi padi tahun lalu turun. Ia hanya menjelaskan luas lahan yang kini dapat digarap petani hingga dua kali tanam dan panen dalam satu tahun.
“Bahkan sebagian wilayah juga ada yang digarap hingga tiga kali tanam,” ujarnya, Selasa (8/2).
Soal Bendungan Kusan, Zairullah yakin dengan pasokan air yang lebih baik, produksi padi petani akan ikut meningkat.
“Jika produksinya semakin meningkat maka Tanah Bumbu mampu menjadi lumbung pangan ibu kota baru di Penajam,” ujarnya
