bakabar.com, MARABAHAN - Kerusakan jalan akibat ablasi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Alalak, Barito Kuala (Batola), bertambah parah setiap hari.
Kerusakan tersebut tak urung membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan proses jual beli padi juga terganggu, karena sejumlah pembeli enggan masuk melintasi jalan rusak.
"Kami ngalih (sulit) menjual banih (padi), karena motor (mobil) pembeli kada (tidak) mau masuk ke tempat kami," papar salah seorang warga Tanjung Harapan, Masriah, Senin (18/11).
"Pembeli khawatir kalau mobil mereka amblas atau tercebur ke sungai. Apalagi sudah pernah terjadi sebelumnya," imbuhnya.
Mereka pun berharap perbaikan segera dilakukan, lantaran beberapa titik jalan desa terus menyempit akibat ablasi.
"Hampir sepanjang jalan desa, banyak yang rusak dan longsor. Kami berharap pemerintah segera melakukan perbaikan," beber Masriah.
"Meski warga sudah beberapa kali gotong royong memperbaiki, kerusakan masih belum bisa ditanggulangi," sambungnya.
Imbas kerusakan juga membuat waktu tempuh, khususnya pemilik mobil, bertambah lebih lama. Mereka juga harus berhati-hati, terutama ketika banyak membawa muatan.
"Setelah banyak longsor, perjalanan lebih lambat," ungkap Aldi, salah seorang pemilik mobil angkutan di Tanjung Harapan.
"Perjalanan dari arah muka (Perempatan Desa Panca Karya-Desa Puntik Dalam) ke rumah, bisa sampai 1 jam. Padahal panjang jalan cuma sekitar 7 kilometer," tambahnya.
Longsor mulai terjadi sejak Agustus 2022, atau diduga setelah Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III melakukan rehabilitasi saluran sekunder 5 yang berada di samping jalan.
Diketahui sebagian besar jalan di Batola dibuat dari tanah setempat. Tak sedikit pula yang awalnya berupa tanggul irigasi, lalu beralih fungsi menjadi jalan poros.
BWS Kalimantan III sendiri sudah berupaya membatasi longsor dengan membuat siring dari kayu galam. Namun titik longsor terus bertambah, termasuk di titik yang sudah disiring.
Persoalan tersebut sempat dibawa DPRD Batola dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dihadirkan BWS Kalimantan III, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Batola.
Disepakati akan dilakukan opsi jangka pendek berupa pemasangan bronjong. Namun opsi ini tetap harus dikaji, mengingat struktur tanah lembek di sekitar tanggul.
Sedangkan opsi jangka panjang yang berusaha ditempuh adalah memperoleh Inpres Jalan Daerah (IJD). Ini merupakan perbaikan jalan daerah menggunakan APBN yang diusulkan daerah kepada pemerintah pusat.
