bakabar.com, BANJARBARU – Hingga menjelang siang, Selasa (5/10), aksi Haul Omnibus Law di depan kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru masih berlangsung.
Namun, alih-alih berjumpa langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, massa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia ini hanya ditemui sejumlah pejabat di bawahnya.
Mulai dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel Siswansyah dan beberapa pejabat teras lain.
"Saat ini pak gubernur masih ada kegiatan menghadiri HUT TNI di Banjarmasin, jadi beliau mengutus saya untuk menemui adek-adek," ujar Sekdaprov.
Tak sampai bicara banyak, para demonstran langsung menyodorkan pertanyaan "Apakah bapak siap dan berwenang menandatangani tuntunan kami?," ujar salah seorang koordinator aksi.
Pada aksi ini, massa membawa 3 tuntutan yang ditujukan kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Pertama, demonstran mendesak Pemerintah Provinsi atas nama Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk menyatakan sikap resmi menolak atau tidak akan melaksanakan UU Cipta Kerja.
Kemudian, massa mendesak Gubernur agar memerintahkan Bupati/Wali Kota di Kalsel untuk tidak melaksanakan UU Cipta Kerja.
Dan terakhir Fraksi Rakyat Kalsel menuntut Sahbirin Noor agar mengajak seluruh gubernur yang ada di Kalimantan untuk menolak dan tidak menjalankan UU Omnibus Law, beserta dengan pernyataan resmi.
Namun, Roy mengaku tidak bisa langsung mengamini tuntutan yang disodorkan demonstran.
"UU ini sudah disahkan sejak tahun lalu dan ini tidak mungkin bisa kita tolak, kecuali mekanisme," ucapnya.
Dengan hal ini, Sekdaprov yang merupakan ASN tertinggi di lingkup Pemprov Kalsel juga enggan menandatangani tuntutan demonstran.
"Yasudah kalau begitu kita Paman Birin balik lagi ke sini. Tidak mungkin acara HUT TNI berhari-hari. Dari pada kita berbicara dengan orang yang tidak punya kewenangan, buang-buang liur basi," tegas demonstran.
Sampai berita ini diturunkan aksi damai Haul Omnibus Law di depan kantor Gubernur Kalsel masih berlangsung. Massa kekeh menunggu Paman Birin untuk menandatangani tuntutan mereka.
