apahabar, JAKARTA - Data Analyst Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Wahyu Tri Utomo menjelaskan sebanyak 80,77 persen warganet tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah mensubsidi pembelian mobil listrik.
Sebanyak 14,2 persen warganet setuju dengan kebijakan tersebut, dengan alasan menjadi pemantik industri mobil listrik untuk maju.
Angka tersebut diperoleh dengan metode analisis menggunakan pendekatan big data yang bersumber dari media sosial Twitter. Subsidi kendaraan listrik ramai diperbincangkan di lini masa Twitter usai Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan merespons kritik dari Anies Baswedan terkait kebijakan tersebut.
“80,77 persen masyarakat di internet itu tak setuju subsidi kendaraan listrik dan mengkritik kebijakan tersebut,” ujar dia dalam diskusi daring 'Subsidi Mobil Listrik, Insentif untuk yang Berdaya Beli?' pada Minggu (21/5).
Baca Juga: Daftar Kendaraan Listrik yang Meraih Penghargaan di PEVS 2023
Ada sekitar 18.921 data pembicaraan subsidi mobil listrik di Twitter dari 15.139 akun pada 8-12 Mei 2023. Data dari Twitter diambil karena merupakan platform yang dinilai merepresentasikan aspirasi, kritik, ataupun masukan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan isu sosial, politik, dan kebijakan dari pemerintah.
Dari hasil analisis, 58,6 persen warganet menilai kebijakan subsidi kendaraan hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Masyarakat juga menilai para pembeli mobil listrik mayoritas adalah kalangan menengah atas yang tak butuh subsidi dari pemerintah.
Pada dasarnya harga mobil listrik relatif mahal, dan tidak mungkin masyarakat miskin, bahkan kalangan menengah mampu membelinya. Karena itu, subsidi dianggap tidak tepat sasaran.
“Dipastikan kalangan menengah ke bawah tak akan mampu membeli mobil listrik, yang beli paket dari kalangan menengah ke atas, itu kurang” ujar Wahyu.
Baca Juga: PEVS 2023, Moeldoko: Akan Permudah Persyaratan Subsidi Kendaraan Listrik
Berdasarkan analisis data yang diambil, sebagian warganet mencurigai ada pihak-pihak yang berkepentingan dalam merealisasikan kebijakan tersebut.
Dalam program subsidi kendaraan listrik, Indef mencatat nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang merupakan Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo). Selain itu, ada nama Luhut Pandjaitan yang dikaitkan dengan keberadaan TOBA yang bersinergi dengan beberapa perusahaan produsen kendaraan listrik roda dua, Electrum.
“Itu memunculkan kecurigaan dari masyarakat,” pungkasnya.
