bakabar.com, BANJARMASIN - Kasus kekerdilan atau stunting di Kalimantan Selatan masih tinggi, bahkan masuk 10 besar tertinggi di Indonesia.
Hal ini dinilai harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pihak terkait, agar angka kasusnya dapat ditekan secara signifikan.
Mengingat, kekerdilan tak hanya berdampak pada fisik anak saja, namun juga berpotensi mengganggu tumbuh kembangnya, termasuk otak, akibat kekurangan asupan gizi.
Penyebabnya bisa jadi karena selama masih dalam kandungan, makanan yang dikonsumsi ibu hamil rendah gizi sehingga berpengaruh pada perkembangan janin.
Masalah tersebut menjadi salah satu poin utama yang dibahas oleh Komisi II DPRD Kalimantan Selatan dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Imam Suprastowo mengungkapkan, salah satu yang dapat dilakukan melalui pemberian gizi seimbang bagi ibu hamil, yang dapat didukung dengan ketersediaan bahan pangan dengan harga yang juga terjangkau.
Apalagi selama ini, cadangan pangan Kalimantan Selatan sudah mencapai surplus, seperti beras, daging unggas dan telur.
Yang masih kurang tinggi daging yang berasal dari sapi dan kambing atau masuk golongan hewan pemamah biak (ruminansia).
"Kita sedang mengupayakan agar Kalimantan Selatan dapat lepas dari 10 besar stunting di Indonesia, salah satunya dengan mencontoh penerapan Pasar Mitra Tani yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah," tuturnya ketika berada di Jawa Tengah.
Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, bawah secara umum Pasar Mitra Tani sama seperti pasar pada umumnya, namun difasilitasi oleh Dinas Ketahanan
Pangan Jawa Tengah dengan memanfaatkan halaman kantor yang luas untuk dijadikan lokasi pasar, guna pengendalian sekaligus pengawasan terhadap mutu hasil pertanian yang diperjualbelikan di pasar tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Suparno yang turut serta dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa pada prinsipnya pihaknya juga menjaga ketersediaan pangan selama tiga bulan ke depan, sekaligus mendistribusikannya hingga ke tingkat perorangan dan stabilisasi harga pangan.
Terkait upaya percepatan penyelesaian stunting di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Barito Kuala dan Kotabaru serta Kota Banjarbaru, Suparno mengatakan pihaknya di tahun 2021 akan melakukan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat.
Juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap bahan makanan pokok, serta mendorong peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan segar dan sayuran sehat.
