bakabar.com, TANJUNG – Sebanyak enam anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjung kerja atau kunker ke Tabalong, Kalimantan Selatan di tengah menguatnya rencana megaproyek bandara internasional.
Bahkan, dalam kunjungan tersebut mereka didampingi mitra kerja dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDT, Basarnas hingga BMKG.
Dari Bandara Syamsudin Noor rombongan meninjau jembatan Sei Ulin Kabupaten Banjar, dilanjutkan meninjau Jembatan Balangan.
Selesai peninjauan, mereka langsung bertolak ke bandara Warukin, kemudian melihat progres pelebaran jalan di simpang empat Islamic Center di Kabupaten Tabalong.
Selanjutnya rombongan menyerap usulan dari perwakilan pejabat kabupaten atau kota se-Kalsel di Aston Tanjung Hotel, Senin (18/4) sore.
Salah satu yang menarik adalah usulan bandara internasional dibangun di Kabupaten Tabalong.
Kendati begitu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H Syaifullah Tamliha belum gamblang menjelaskan. Yang pasti, kata dia, kunker dalam agenda pembahasan pendahuluan APBN Tahun Anggaran 2023.
“Untuk itu Komisi V menyebar ke Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) dan Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat,” jelasnya.
Kata Syaifullah, hal itu semata agar semua aspirasi dari kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia bisa diserap oleh pimpinan dan anggota Komisi V dalam rangka pembahasan APBN.
“Nantinya setelah Presiden menyampaikan nota keuangan pada 16 Agustus 2022 mendatang maka kami akan membahas lagi untuk mempertajam aspirasi semua bupati/walikota itu apa sudah masuk atau belum,” sambungnya.
Menurut Syaifullah, sebagian besar usulan yang disampaikan bupati/walikota se-Kalsel telah dirinya sampaikan ke-Menteri, baik Menteri Perhubungan maupun Menteri PUPR agar segera ditindaklanjuti secara konkret.
“Seperti bendungan Riam Kiwa yang mulai dikerjakan insyaallah sebelum akhir 2022 ini,” ujar politikus PPP ini.
“Sehingga masalah banjir yang menimpa Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu termasuk yang turun ke Hulu Sungai Selatan (HSS) khususnya bisa diselesaikan,” bebernya.
Tanpa bendungan, kata dia, apabila musim hujan hampir dipastikan daerah-daerah itu selalu kebanjiran.
“Kita tidak ingin masyarakat itu trauma dengan berbagai musibah di saat penderitaan Covid-19 ini mulai selesai berlangsung,” imbuhnya.
Terkait usulan bandara internasional dibangun di Tabalong, Syaifullah mengaku sudah menyampaikan kepada Menteri Perhubungan.
“Dan beliau mengatakan sepanjang jarak bandara internasional terdekat lebih dari 200 kilometer beliau akan menyetujui,” katanya.
“Kita ini ‘kan lebih 200 km dari Banjarmasin dan juga ke-Sepinggan Balikpapan, jadi secara ekonomis juga dapat dipastikan fisibel karena Tabalong adalah titik temu Provinsi Kalsel, Kaltim dan Kalteng.”
Sehingga penumpang dari Barito, Hulu Sungai Utara dan seterusnya, kata dia, bisa mengakses bandara internasional di bandara terdekat.
Seperti diwartakan sebelumnya, rencana pembangunan bandara internasional di Desa Kambitin, Tanjung, Tabalong menguat. Megaproyek ini dinilai bisa menjadi angin segar bagi sektor perekonomian daerah.
Kendati begitu, sederet catatan kritis diberikan Ekonom Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hidayatullah Muttaqin, utamanya mengenai studi kelayakan.
Rencana pembangunan sebuah bandara yang tak hanya melayani penerbangan domestik di kota industri serupa Tabalong merupakan kabar yang cukup menggembirakan.
"Kehadiran airport bagi suatu daerah sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi di wilayah tersebut," ujarnya kepada bakabar.com, Minggu (17/4).
Hanya saja, investasi pembangunan bandara membutuhkan biaya besar dan risiko tinggi jika tidak ditunjang oleh potensi pasar atau jika perhitungan investasinya meleset jauh dari realitasnya.
Taqin mencontohkan Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat di Majalengka yang sepi karena waktu tempuh dari Bandung berkisar 3 jam 45 menit.
Begitu pula Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo yang baru selesai dibangun dengan biaya investasi mencapai Rp12 triliun, dihantam pandemi dan lokasi relatif jauh dari kota.
Karenanya, pembangunan bandara internasional di Kabupaten Tabalong, menurut Taqin hendaknya melalui perhitungan kelayakan secara finansial dan ekonomi, serta aspek lain seperti analisis dampak lingkungan.
"Hal ini penting agar rencana investasinya tidak mengalami kerugian seperti contoh kedua bandara yang disebutkan tadi," ungkap ekonom jebolan Universitas Birmingham Inggris tersebut.
Megaproyek Bandara Internasional Tabalong, Jangan Asal Studi Kelayakan!
