bakabar.com, BANJARMASIN – Keberadaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dinilai sangat penting untuk mendeteksi resiko, terutama Covid-19.
Program SPIP milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini dievaluasi pelaksanaannya di Aula BKKBN Kalsel, Selasa (9/11).
"Dulu kita tidak mendeteksi adanya Covid-19, tiba tiba ada Covid-19. Nah, jika kita sudah mitigasi, mestinya kita punya cara dalam program bisa dilaksanakan dan kemudian oktan-nya bisa diwujudkan," ujar Sekretaris Utama BKKBN Tavif Agus Riyanto.
Menurutnya program SPIP ini bukan berdiri secara mandiri, tetapi berhubungan dengan akuntabilitas. Jika dalam kalangan pemerintah, kata dia, lebih dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Selain itu, SPIP juga berhubungan dengan reformasi birokrasi yang di antaranya terdiri dari kelembagaan, penyederhanaan aturan dan mewujudkan efektifitas kinerja.
"Kalau ditanya seberapa penting? Menurut kami ya penting," tegasnya.
Fungsi SPIP, lanjut dia, untuk mencegah dan mengantisipasi adanya potensi korupsi dalam suatu lembaga pemerintah.
"Karena kalau itu apa yang kita belanjakan uang rakyat tapi tidak tercapai tujuan, maka pertama disebut ada pemborosan penggunaan uang rakyat," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Kalsel Ramlan menilai bahwa evaluasi pelaksanaan SPIP merupakan langkah strategis untuk memberikan komitmen terhadap pimpinan.
Selain itu, keberadaan SPIP untuk membuat BKKBN Kalsel patuh kepada Undang Undang (UU) yang berlaku, sehingga menghindari resiko korupsi.
"Nilai SPIP kita saat ini 3,25. Semoga kedepan bisa naik untuk melampaui target 3,57," pungkasnya.
